Presiden dan Wakil Presiden Azerbaijan Kunjungi Wilayah Bekas Pendudukan Armenia Hampir 3 Dekade

BAKU, KOMPAS.com - Presiden Azerbaijan dan ibu negara pada Senin mengunjungi wilayah yang baru saja dibebaskan dari pendudukan Armenia yang hampir selama 3 dekade.

Ilham Aliyev dan Mehriban Aliyeva, yang menjadi wakil presiden pertama negara itu, mengunjungi wilayah Fuzuli dan Jabrayil.

Melansir Daily Sabah pada Selasa (17/11/2020), Aliyeva membagikan beberapa klip video pendek di halaman Instagram-nya tentang presiden yang mengendarai mobil di wilayah-wilayah pembebasan, terutama di dekat perbatasan dengan Iran dan Sungai Aras.

Hikmet Hajiyev, asisten presiden Azerbaijan, juga membagikan rekaman Aliyev di Twitter.

"Presiden Ilham Aliyev dan Ibu Negara Mehriban Aliyeva berada di pusat Jabrayil setelah pembebasan," ujar Hajiyev di Twitter-nya.

"Semuanya rata dengan tanah. Besarnya vandalisme Armenia di luar imajinasi. Presiden Ilham Aliyev menekankan bahwa pekerjaan rekonstruksi habis-habisan akan dilakukan," terangnya.

Menunjuk ke rumah-rumah yang dihancurkan oleh Armenia sebelum ditinggalkan, Presiden Aliyev mengatakan bahwa dirinya memahami besarnya keganasan Armenia ketika dia melihat kehancuran itu.

"16 November akan tetap menjadi sebuah hari yang penting dalam hidup saya," ujar Aliyev.

"Di belakang sana terlihat pusat wilayah Jabrayil. Musuh mengancurkan seluruh infrastruktur. Mereka akan menjawab ini dalam pengadilan internasional," ucapnya dalam video yang diposting oleh media pemerintah.

Baca juga: Azerbaijan Minta Ganti Rugi 30 Tahun kepada Armenia atas Kerusakan di Karabakh

Azerbaijan, Armenia bertukar jenazah 200 pejuang

Kedua negara telah menukar 200 mayat dari mereka yang tewas dalam pertempuran memperebutkan wilayah Nagorno-Karabakh yang disengketakan, media pemerintah Rusia melaporkan pada Selasa (17/11/2020), mengutip Red Cross.

Mayat-mayat itu dipertukarkan di hadapan pasukan penjaga perdamaian Rusia, kata kepala Komite Palang Merah Internasional, Peter Maurer.

Namjn, seorang juru bicara Palang Merah yang menangani konflik Nagorno-Karabakh tidak mengkonfirmasi jumlah jenazah yang ditukarkan, tetapi mengatakan prosesnya dimulai pada pekan lalu.

Lebih dari 1.000 orang dilaporkan terbunuh dalam gejolak 6 pekan pertempuran antara Azerbaijan dan tetangganya, Armenia, di wilayah Nagorno-Karabakh.

Hubungan antara bekas republik Soviet di Azerbaijan dan Armenia telah tegang sejak 1991, ketika militer Armenia menduduki Nagorno-Karabakh, wilayah yang diakui sebagai bagian dari Azerbaijan, dan tujuh wilayah yang berdekatan.

Baca juga: Armenia Kalah Perang dari Azerbaijan, Nagorno-Karabakh Masuki Babak Baru

Bentrokan tahun ini meletus pada 27 September dan tentara Armenia melanjutkan serangannya terhadap pasukan sipil dan Azerbaijan selama 44 hari, bahkan melanggar 3 perjanjian gencatan senjata kemanusiaan.

Azerbaijan membebaskan beberapa kota dan hampir 300 permukiman dan desanya dari kependudukan Armenia dalam beberapa pekan terakhir.

Pada 10 November, kedua negara menandatangani perjanjian yang ditengahi Rusia untuk mengakhiri pertempuran dan bekerja menuju resolusi yang komprehensif.

Turki menyambut gencatan senjata sebagai "kemenangan besar" bagi Azerbaijan.

Menyusul kesepakatan perdamaian yang ditengahi Rusia yang ditandatangani antara Yerevan dan Baku, penduduk Armenia di daerah yang dimenangkan Azerbaijan memiliki waktu hingga 15 November untuk meninggalkan daerah itu.

Namun, tenggat waktu tersebut telah diperpanjang 10 hari lagi dengan alasan kemanusiaan.

Baca juga: Kenapa Armenia-Azerbaijan Perang di Nagorno-Karabakh? Apa yang Direbutkan?

Turki menyetujui untuk mengirim pasukan

Parlemen Turki pada Selasa (17/11/2020) menyetujui pengerahan tentara Turki ke Azerbaijan.

Pada Senin, kepresidenan Turki mengajukan mosi ke Parlemen tentang penempatan pasukan ke Azerbaijan untuk memantau perjanjian gencatan senjata di wilayah Nagorno-Karabakh.

Mosi mengatakan pembentukan "Pusat Gabungan" di wilayah Azerbaijan untuk mengamati gencatan senjata telah disepakati.

Turki dan Rusia akan bersama-sama ambil bagian di pusat ini sesuai permintaan Azerbaijan.

Pengerahan pasukan Turki yang disebutkan dalam mosi itu dianggap "akan menguntungkan dan mensejahterakan orang-orang di kawasan itu". Selain itu, bahwa langkah itu juga akan menjadi kepentingan nasional Turki.

Beberapa hal itu akan menjadi pembicaraan 2 hari di ibu kota Ankara dengan para pejabat Rusia, tentang bagaimana kedua kekuatan regional itu bersama-sama menerapkan gencatan senjata yang ditengahi Rusia yang ditandatangani pada pekan lalu.

Baca juga: Azerbaijan Perpanjang Tenggat Waktu Armenia Kosongkan Distrik Kalbajar sebagai Rasa Kemanusiaan

Turki, Rusia bekerjasama

Turki dan Rusia saat ini masih terus memenuhi perjanjian damai Nagorno-Karabakh.

Menteri Pertahanan Turki, Hulusi Akar mengatakan dalam pertemuan dengan pejabat kementerian dan komandan pada Selasa, menjelang persetujuan untuk pengerahan pasukan.

Akar berbicara pada pertemuan konferensi video yang dihadiri oleh wakil menteri pertahanan Yunus Emre Karaosmano?lu dan Alparslan Kavakl?o?lu, Kepala Staf Umum Jenderal Ya?ar Güler dan panglima tertinggi militer Turki.

Mengacu pada kesepakatan damai yang baru-baru ini ditandatangani, Akar mengatakan kerangka tersebut membutuhkan persyaratan yang didefinisikan dengan baik.

Akar juga mengkritik orang-orang Armenia karena menghancurkan rumah dan hutan ketika mereka meninggalkan tanah yang diduduki, untuk diisi kembali oleh orang-orang Azerbaijan setelah sekitar 3 dekade.

Baca juga: Kalah Perang dari Azerbaijan, Armenia Alami Krisis

Turki, yang mendukung Azerbaijan dalam konflik tersebut, telah terlibat dalam pembicaraan dengan Rusia, dengan peran untuk memantau gencatan senjata yang mengakhiri pertempuran sengit selama 6 pekan antara Azerbaijan dan Armenia atas wilayah Nagorno-Karabakh.

Menteri pertahanan Rusia dan Turki menandatangani memorandum pekan lalu untuk membuat pusat pemantauan bersama di Azerbaijan.

Rusia mengirim sekitar 2.000 tentara penjaga perdamaian di bawah mandat 5 tahun.

Perjanjian damai yang ditengahi Rusia menyatakan bahwa "pusat penjaga perdamaian sedang dikerahkan untuk mengontrol gencatan senjata", tetapi tidak menentukan peran formalnya.