Untuk Pertama Kalinya Presiden Duterte Kritik China di Sidang Umum PBB

MANILA, KOMPAS.com - Presiden Filipina, Rodrigo Duterte untuk pertama kalinya kritik China soal Laut China Selatan dalam pidato di hadapan Majelis Umum PBB, pada Rabu (23/9/2020). 

Ia menekankan kemenangan hukum negaranya di Den Haag dalam sengketa maritim yang sudah lama berlangsung dengan China.

Melansir Al Jazeera pada Rabu (23/9/2020), dalam video yang direkam di Manila, Duterte mengatakan Filipina memiliki hak atas sebagian Laut China Selatan, yang dinyatakan oleh keputusan Den Haag, berada dalam zona ekonomi eksklusif negara itu.

“Penghargaan tersebut sekarang menjadi bagian dari hukum internasional, melampaui kompromi dan di luar jangkauan pemerintah yang lewat untuk mencairkan, mengurangi, atau mengabaikan,” kata Duterte.

"Kami dengan tegas menolak upaya untuk merusaknya," imbuhnya.

Dalam lebih dari 4 tahun masa jabatannya, ini adalah pertama kalinya Duterte berpidato di hadapan badan PBB, yang merayakan ulang tahun ke-75 tahun ini.

Baca juga: Papan Selancar Hilang di Hawaii, Hanyut 8.000 Km sampai Filipina

Pernyataannya tentang sengketa Laut China Selatan dipandang sebagai yang terkuat sejauh ini, mengingat pernyataan sebelumnya yang meremehkan masalah tersebut sebagai imbalan atas hubungan geopolitik dan ekonomi Manila yang lebih dekat dengan Beijing.

Duterte berada di bawah tekanan yang meningkat di dalam negeri untuk melawan China, setelah sebagian besar mengesampingkan kesepakatan yang buntu dengan China selama bertahun-tahun.

Tekanan dalam negerinya semakin tinggi setelah kapal pukat ikan China menghantam dan menenggelamkan kapal Filipina di perairan yang diperebutkan pada 2019, dan setelah China terus memperluas pulau buatan di dalamnya, yaitu zona ekonomi eksklusif Filipina.

Selama dekade terakhir, China telah membangun instalasi militer di beberapa terumbu dan singkapan yang disengketakan di Laut China Selatan untuk menegaskan klaimnya atas hampir seluruh laut.

Vietnam, Filipina, Malaysia, Taiwan dan Indonesia juga memiliki klaim atas perairan tersebut.

Baca juga: Usai Diampuni Duterte, Marinir AS Pembunuh Transgender Dideportasi Filipina

Klaim sembilan garis putus-putus ilegal

Beijing mendasarkan klaimnya pada apa yang disebut sembilan garis putus-putus, penggambaran samar-samar dari peta yang berasal dari 1940-an, yang dinyatakan ilegal dalam keputusan 2016 di Den Haag.

Pengadilan memutuskan bahwa Filipina memiliki hak eksklusif atas sumber daya dalam jarak 370,4 kilometer (200 mil laut) dari pantainya.

Dalam beberapa bulan terakhir, ketegangan telah meningkat ketika beberapa kekuatan dunia, termasuk Amerika Serikat dan India, telah mengirim kapal perang dan kapal angkatan laut lainnya, untuk berpatroli di laut yang disengketakan dalam upaya untuk menegakkan keputusan Den Haag dan menegaskan kebebasan navigasi.

Dalam pidatonya pada Rabu, Duterte mengatakan bahwa dia menyambut "meningkatnya jumlah negara bagian yang mendukung keputusan Den Haag, dan apa yang diperjuangkannya, kemenangan alasan atas keterdesakan, hukum atas kekacauan, persahabatan atas ambisi".