Tak Terima Dikaitkan dalam Kejahatan Perang di Afghanistan, Pemerintah AS Beri Sanksi Jaksa dan Pengadilan

Kompas.com - 03/09/2020, 13:27 WIB
Presiden Amerika Serikat Donald Trump didampingi Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dalam konferensi pers seusai pertemuan dengan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un di Hanoi, Vietnam, Kamis (28/2/2019). via CNNPresiden Amerika Serikat Donald Trump didampingi Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dalam konferensi pers seusai pertemuan dengan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un di Hanoi, Vietnam, Kamis (28/2/2019).

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi terhadap jaksa Pengadilan Kriminal Internasional (International Criminal Court/ICC), Fatou Bensouda, pada Rabu (2/9/2020).

Melansir Reuters pada Rabu (2/9/2020), Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengatakan bahwa sanksi tersebut diberikan karena penyelidikan Bensouda yang menyudutkan AS, yaitu tentang "apakah pasukan Amerika melakukan kejahatan perang di Afghanistan."

Pompeo juga mengatakan Phakiso Mochochoko, kepala Divisi Yurisdiksi, Komplementaritas dan Kerjasama ICC, juga telah masuk daftar hitam di bawah sanksi yang disahkan oleh Presiden Donald Trump pada Juni yang memungkinkan pembekuan aset dan larangan perjalanan.

Baca juga: Curigai Jadi Lokasi Perekrutan Mata-mata, Pusat Budaya China di AS Akhir Tahun Semua Ditutup

"Hari ini kami mengambil langkah lanjutan, karena ICC terus menargetkan Amerika," kata Pompeo kepada wartawan.

Pompeo juga mengatakan bahwa individu dan entitas yang terus mendukung Bensouda dan Mochochoko secara material akan berisiko terkena sanksi juga.

ICC menolak menerima sanksi tersebut dan mengganggap langkah pemerintah AS itu tidak tepat, lantaran dianggap sebagai "upaya lain untuk mengganggu independensi peradilan dan penuntutan pengadilan" serta mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka mendukung pekerjaan stafnya.

Baca juga: WHO Dituding Korup, AS Enggan Ikut Koalisi Pengembangan Vaksin Corona

"Tindakan koersif ini, yang diarahkan pada lembaga peradilan internasional dan pegawai sipilnya, belum pernah terjadi sebelumnya dan merupakan serangan serius terhadap pengadilan, sistem peradilan pidana internasional UU Roma, dan supremasi hukum secara lebih umum," katanya dalam sebuah pernyataan atas nama seluruh ICC pada pertemuan yang jarang terjadi.

Departemen Luar Negeri AS juga membatasi penerbitan visa bagi individu yang menurut Pompeo terlibat dalam upaya pengadilan untuk menyelidiki personel AS, meski pun dia tidak menyebutkan nama mereka yang terkena dampak.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres prihatin dengan pengumuman Pompeo, juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan hal itu kepada wartawan.

Baca juga: Kunjungan Luar Biasa AS-Israel di UEA Berakhir, Apa yang Ditandatangani?

Dujarric mengatakan bahwa "kami percaya bahwa setiap pembatasan yang diambil terhadap individu akan diterapkan secara konsisten" dengan kesepakatan AS, yang telah berlangsung puluhan tahun dengan PBB, sebagai tuan rumah markas badan dunia di New York.

Halaman:

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X