Pengurus DPP REI Periode 2023-2027 Dikukuhkan, 3 Hal Jadi Prioritas

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Realestat Indonesia (DPP REI) Joko Suranto resmi mengukuhkan kepengurusan DPP REI periode 2023-2027 di Hotel JW Marriot, Mega Kuningan, Jakarta, Jumat (1/9/2023).

Joko Suranto terpilih pada Musyawarah Nasional (Munas) REI ke-XVII di Jakarta pada 10 Agustus 2023 lalu. Hingga empat tahun ke depan, Chief Executive Officer (CEO) Buana Kassiti Group tersebut akan didampingi Raymond A Arfandy sebagai Sekretaris Jenderal DPP REI dan Samuel S Huang sebagai Bendahara Umum DPP REI.

“Hari ini, saya mengukuhkan saudara-saudara sekalian dalam kepengurusan DPP REI periode 2023-2027. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab dan bidang tugas masing-masing," tutur Joko.

Baca juga: Menurut REI, Pemilikan Hunian oleh Orang Asing Bukan Ancaman

Setelah pengukuhan, secara yuridis formal kepengurusan baru sudah dapat langsung bekerja untuk mengawal kepentingan dan menyelesaikan berbagai masalah yang sedang dihadapi anggota REI di seluruh Indonesia.

Joko juga berharap kepengurusan ini terus solid menjalin sinergi, sehingga REI dapat tumbuh bersama.

Personal yang ditunjuk di dalam kepengurusan periode ini tidak hanya dinilai dari kompetensi dan kredibilitas, tetapi juga dituntut memiliki komitmen kuat untuk bekerja bagi kepentingan organisasi.

Itulah mengapa setiap pengurus diminta bersedia menandatangani pakta integritas dalam mengurus organisasi.

“Ini adalah kader-kader terbaik REI yang kami percaya memenuhi tiga syarat yakni kredibilitas, kompetensi dan abilitas,” ujarnya.

Joko menuturkan, ada tiga hal penting yang menjadi skala prioritas bagi seluruh pengurus DPP REI. Pertama, mengusahakan agar urusan bisnis anggota dapat berjalan dengan lancar. Antara lain berkaitan dengan regulasi dan kebijakan pemerintah, perizinan serta akses pembiayaan di perbankan.

“Urusan 'perut' ini harus jalan dulu, sehingga anggota dapat menjalankan dan mengelola bisnis mereka dengan profesional,” tegasnya.

Baca juga: Resmi, Joko Suranto Ketua Umum DPP REI 2023-2027

Prioritas kedua adalah soal kinerja. Untuk itu, kepengurusan DPP REI periode 2023-2027 akan dilengkapi Badan Kajian Strategis (BKS) yang menjadi think tank untuk melakukan riset, analisa dan verifikasi berbasis data.

Dengan adanya BKS, seluruh pengurus REI nanti harus berbicara berdasarkan data yang inline (segaris) dengan kebijakan organisasi.

Prioritas ketiga adalah terus membangun relasi dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dan memperkuat posisi REI sebagai organisasi perusahaan properti yang berwibawa dan mempunyai marwah.

Hal baru lain, di kepengurusan DPP REI periode 2023-2027 ini terdapat enam badan strategis yang dibentuk yakni Badan Kajian Strategis, Badan Pendidikan dan Pelatihan, Badan Pengembangan Organisasi, Badan Advokasi dan Perlindungan Anggota, Badan Perlindungan Konsumen, serta Badan Sertifikasi dan Kompetensi.

“Badan-badan ini adalah alat organisasi yang akan nantinya akan membantu tugas DPP REI di garda terdepan dalam melaksanakan fungsi terutama yang bersifat teknis," jelas Joko.