REI Suarakan Pembentukan Kementerian yang Fokus Tangani Perumahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP REI Paulus Totok Lusida mendesak Pemerintah untuk membentuk kementerian yang menaungi khusus sektor perumahan dan properti, bukan kementerian yang digabung dengan sektor lainnya.

"Hal ini demi keberlanjutan dan lebih fokusnya program-program perumahan yang sudah dicanangkan sebelumnya, seperti Program Sejuta Rumah (PSR), kepemilikan properti asing, satu data perumahan, pembiayaan perumahan, kemudahan perizinan, dan lain-lain," tutur Totok saat sosialisasi Calon Ketua Umum REi 2023-2026, di Bali, Rabu (6/7/2023).

Totok menegaskan, sektor perumahan tidak bisa hanya ditangani oleh lembaga selevel direktorat jenderal atau ditjen, karena luasnya cakupan permasalahan dan isu-isu yang demikian strategis yang dapat memengaruhi sektor lainnya.

Baca juga: Kepemimpinan Baru REI Menjaga Soliditas Satu Suara

Lebih dari itu, industri perumahan dan properti secara umum tercatat berkontribusi 14,6 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional, dan 9,3 persen terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kemudian 31,9 persen terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota, 40 persen terhadap penyediaan infrastruktur melalui Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU), serta 30-70 persen Penerimaan Pajak dari transaksi properti.

Selain itu, industri properti juga terbukti meningkatkan pertumbuhan 175 industri hulu, mendorong pertumbuhan investasi baru.

Belum lagi kontribusi terhadap lingkungan yang menyerap 10,2 persen tenaga kerja langsung dan tak langsung, meningkatkan kualitas lingkungan, serta ekonomi sirkular.

Baca juga: Tingkatkan Kualitas SDM Pengembang, REI Sumsel Gelar Sertifikasi Kompetensi

Desakan Totok ini didukung Calon Ketua Umum DPP REI Periode 2023-2026 Joko Suranto. Menurutnya, isu besar sektor perumahan saat ini adalah backlog 12,8 juta rumah, di sisi lain pasar apartemen justru tengah mengalami kelebihan pasokan alias over supply.

"Saya akan kembalikan lagi ke pemerintah. Apakah dengan data-data yang kami sampaikan ini masih belum bisa menjadi isu strategis? Di sinilah perlunya sosok seorang menteri perumahan," ujar Joko.

Menteri perumahan, menurut Joko, sangat penting kehadirannya untuk dapat menjadi 'orang tua' yang secara fokus menangani perumahan dan pengembangan kawasan.

"Orang tua" yang bisa merancang sebuah draft akademis yang mengatur industri perumahan dan properti secara komprehensif berbasis data.

"Ini akan menjadi dasar kebijakan perumahan dan properti ke depan. Yang penting kita punya orang tua yang punya kesamaan visi, paradigma, mindset, dan cara berpikir, bahwa perumahan dan properti itu mampu menggerakkan ekonomi Nasional, lho. Ini saja dulu," cetus Joko.