Ratu Elizabeth II dan Keluarga Kerajaan Inggris Terkena Skandal Rasial Baru

LONDON, KOMPAS.com - Ratu Elizabeth II menghadapi tuduhan baru tentang isu rasial di Istana Buckingham, hanya beberapa bulan setelah tuduhan mengejutkan Meghan Markle sehubungan dengan warna kulit bayinya.

Dokumen yang digali oleh The Guardian tampaknya menunjukkan Istana Buckingham memiliki kebijakan untuk tidak mempekerjakan "imigran kulit berwarna atau orang asing."

Baca juga: Pangeran Harry “Rusak Negara,” Ribuan Orang Tanda Tangan Petisi Copot Gelar Kerajaannya

Kebijakan itu terutama berlaku untuk peran klerus (pejabat) dalam rumah tangga kerajaan Inggris sampai setidaknya akhir 1960-an.

Istana Buckingham juga disebut memiliki kebijakan yang berbeda untuk para pelayan. Pasalnya menurut dokumen tersebut tertera keterangan "jabatan domestik biasa yang bisa mempertimbangkan pelamar kulit berwarna."

Dokumen-dokumen itu juga menunjukkan bahwa Ratu Elizabeth II dan keluarga kerajaan Inggris telah mendapat pengecualian dari undang-undang (UU) diskriminasi jenis kelamin dan ras (UU Kesetaraan Inggris).

Newsweek melaporkan “klaim panas” lainnya dicatat oleh seorang pegawai negeri pada 1968, setelah pertemuan dengan Kepala Manajer Keuangan Ratu Elizabeth II penjaga “privy purse”, Lord Tryon.

Klaim ini menambah tuduhan Meghan Markle dan Pangeran Harry pada Maret.

Pasangan itu sebelumnya mengeklaim seorang bangsawan yang tidak disebutkan namanya menyatakan keprihatinannya, bahwa kulit bayi mereka yang belum lahir mungkin terlalu gelap.

Anggota keluarga itu tidak pernah disebutkan namanya. Tetapi pasangan itu tampaknya memberi tahu Oprah Winfrey di belakang kamera bahwa itu bukan Ratu atau Pangeran Philip.

Baca juga: Pangeran William Khawatir Harry “Kebablasan” dan Rusak Relasi Keluarga

Kelompok pekerja kerajaan

The Guardian menemukan dokumen-dokumen pemerintah yang dideklasifikasi, yang disimpan di Arsip Nasional Inggris, di Kew, di London Barat.

Dokumen itu menunjukkan bagaimana istana Inggris dibebaskan dari UU yang menjamin persamaan hak di tempat kerja.

Pegawai Negeri Sipil, TG Weiler, menulis memo pada Februari 1968 yang meringkas pertemuannya dengan Lord Tryon, penjaga “privy purse.”

Dikutip di The Guardian, Weiler mendeskripsikan bagaimana Lord Tryon mengidentifikasi tiga kategori pekerjaan di istana Inggris.

Pertama, jabatan senior, yang tidak diisi dengan pengumuman terbuka, atau oleh sistem penunjukan terbuka, sehingga mungkin akan dimaklumi sebagai hal di luar lingkup UU tersebut.

Kedua, klerus dan jabatan kantor lainnya, yang sebenarnya tidak biasa ditempati oleh imigran kulit berwarna atau orang asing.