Ratu Elizabeth II dan Keluarga Kerajaan Inggris Terkena Skandal Rasial Baru

LONDON, KOMPAS.com - Ratu Elizabeth II menghadapi tuduhan baru tentang isu rasial di Istana Buckingham, hanya beberapa bulan setelah tuduhan mengejutkan Meghan Markle sehubungan dengan warna kulit bayinya.

Dokumen yang digali oleh The Guardian tampaknya menunjukkan Istana Buckingham memiliki kebijakan untuk tidak mempekerjakan "imigran kulit berwarna atau orang asing."

Baca juga: Pangeran Harry “Rusak Negara,” Ribuan Orang Tanda Tangan Petisi Copot Gelar Kerajaannya

Kebijakan itu terutama berlaku untuk peran klerus (pejabat) dalam rumah tangga kerajaan Inggris sampai setidaknya akhir 1960-an.

Istana Buckingham juga disebut memiliki kebijakan yang berbeda untuk para pelayan. Pasalnya menurut dokumen tersebut tertera keterangan "jabatan domestik biasa yang bisa mempertimbangkan pelamar kulit berwarna."

Dokumen-dokumen itu juga menunjukkan bahwa Ratu Elizabeth II dan keluarga kerajaan Inggris telah mendapat pengecualian dari undang-undang (UU) diskriminasi jenis kelamin dan ras (UU Kesetaraan Inggris).

Newsweek melaporkan “klaim panas” lainnya dicatat oleh seorang pegawai negeri pada 1968, setelah pertemuan dengan Kepala Manajer Keuangan Ratu Elizabeth II penjaga “privy purse”, Lord Tryon.

Klaim ini menambah tuduhan Meghan Markle dan Pangeran Harry pada Maret.

Pasangan itu sebelumnya mengeklaim seorang bangsawan yang tidak disebutkan namanya menyatakan keprihatinannya, bahwa kulit bayi mereka yang belum lahir mungkin terlalu gelap.

Anggota keluarga itu tidak pernah disebutkan namanya. Tetapi pasangan itu tampaknya memberi tahu Oprah Winfrey di belakang kamera bahwa itu bukan Ratu atau Pangeran Philip.

Baca juga: Pangeran William Khawatir Harry “Kebablasan” dan Rusak Relasi Keluarga

Kelompok pekerja kerajaan

The Guardian menemukan dokumen-dokumen pemerintah yang dideklasifikasi, yang disimpan di Arsip Nasional Inggris, di Kew, di London Barat.

Dokumen itu menunjukkan bagaimana istana Inggris dibebaskan dari UU yang menjamin persamaan hak di tempat kerja.

Pegawai Negeri Sipil, TG Weiler, menulis memo pada Februari 1968 yang meringkas pertemuannya dengan Lord Tryon, penjaga “privy purse.”

Dikutip di The Guardian, Weiler mendeskripsikan bagaimana Lord Tryon mengidentifikasi tiga kategori pekerjaan di istana Inggris.

Pertama, jabatan senior, yang tidak diisi dengan pengumuman terbuka, atau oleh sistem penunjukan terbuka, sehingga mungkin akan dimaklumi sebagai hal di luar lingkup UU tersebut.

Kedua, klerus dan jabatan kantor lainnya, yang sebenarnya tidak biasa ditempati oleh imigran kulit berwarna atau orang asing.

Ketiga, pos-pos domestik biasa, di mana pelamar kulit berwarna dipertimbangkan secara bebas. Tetapi bagaimanapun juga ada pengecualian umum yang diusulkan untuk pekerjaan rumah tangga.

"Mereka sangat khawatir bahwa jika UU yang diusulkan diterapkan pada rumah tangga Ratu, untuk pertama kalinya akan memungkinkan secara legal mengkritik rumah tangga kerajaan,” ujar Weiler.

"Banyak orang sudah melakukannya (kritik), tetapi itu diterima pada pijakan yang berbeda dari ketentuan undang-undang."

Baca juga: Ratu Elizabeth II Kecewa Berat pada Pangeran Harry atas Kritiknya terhadap Keluarga Kerajaan

Klausul pengecualian istana

RUU hubungan ras diusulkan oleh Menteri Dalam Negeri dari Partai Buruh, yang selanjutnya menjadi Perdana Menteri Inggris James Callaghan.

The Guardian memperkirakan, negosiasi untuk membuat istana Inggris bebas dari hukum itu adalah untuk mencari "persetujuan Ratu" guna pengesahan undang-undang baru saat itu.

Ketentuan misterius itu seharusnya menjadi formalitas prosedural.

Tetapi penyelidikan The Guardian, selama beberapa bulan terakhir, menunjukkan bahwa hal itu memberi kesempatan kepada bangsawan untuk melobi pemerintah sebelum UU diumumkan secara publik.

Surat kabar itu mengutip tulisan seorang pegawai negeri yang menulis bahwa staf kerajaan "setuju bahwa jalan sekarang terbuka bagi sekretaris negara untuk meminta persetujuan Ratu, dengan menempatkan kepentingannya di parlemen, demi tujuan dari RUU itu."

Catatan itu ditulis setelah pengecualian istana dimasukkan ke dalam RUU diskriminasi jenis kelamin dan ras.

The Guardian melaporkan pengecualian tersebut memastikan bahwa pengaduan resmi tentang rasial terhadap pegawai istana, akan disampaikan kepada sekretaris dalam negeri dan bukan ke pengadilan. Artinya ada potensi menjauhkan isu itu dari domain publik.

Pengecualian diterapkan pada UU Hubungan Ras 1976, UU Diskriminasi Jenis Kelamin 1975 dan UU Kesetaraan Upah 1970. Itu juga bertahan hingga hari ini karena digantikan oleh UU Kesetaraan 2010.

Baca juga: Pangeran Harry Mengaku Pindah ke AS untuk Memutus Siklus Penderitaan Keluarga

Tanggapan Istana

Kepada The Guardian, juru bicara Istana Buckingham mengatakan: "Rumah tangga kerajaan dan penguasa mematuhi ketentuan UU Kesetaraan (Inggris), pada prinsipnya dan dalam praktiknya.

"Ini tercermin dalam keragaman, inklusi, dan martabat dalam kebijakan, prosedur, dan praktik kerja di dalam rumah tangga kerajaan.”

"Setiap pengaduan yang mungkin diajukan berdasarkan undang-undang tersebut mengikuti proses formal yang menyediakan sarana untuk mendengarkan dan memperbaiki pengaduan apa pun."