Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

10 Provinsi Termiskin di Indonesia 2023, Mana Saja?

Kompas.com - 14/10/2023, 10:30 WIB
Diva Lufiana Putri,
Sari Hardiyanto

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat mengalami penurunan secara keseluruhan.

Kendati demikian, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2023, tidak semua provinsi mengalami penurunan persentase kemiskinan.

Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023 yang terbit pada Juli lalu mengungkapkan, jumlah penduduk miskin di Tanah Air saat ini mencapai 25,90 juta jiwa.

Dibandingkan September 2022, jumlah penduduk di garis kemiskinan tersebut menurun sebanyak 0,46 juta orang.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan Maret 2022, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 0,26 juta orang.

Lantas, mana saja provinsi termiskin di Indonesia?

Baca juga: Menyoroti Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun, Setiap Warga Miskin Bisa Dapat Rp 19 Juta


Baca juga: 10 Negara Termiskin di Dunia, Seberapa Buruk Kondisinya?

10 provinsi termiskin di Indonesia

Profil kemiskinan diukur menggunakan garis kemiskinan, yakni suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non-makanan yang harus dipenuhi agar tidak masuk kategori miskin.

Pada Maret 2023, rata-rata garis kemiskinan penduduk Indonesia menurut provinsi dan daerah adalah Rp 550.458 per kapita per bulan.

Angka tersebut terbagi dengan komposisi garis makanan sebesar Rp 408.522 (74,21 persen), serta bukan makanan sebesar Rp 141.936 (25,79 persen).

Baca juga: Mengenal Apa Itu Kemiskinan Struktural dan Bisakah Diatasi?

Dikutip dari Profil Kemiskinan di Indonesia, berikut provinsi termiskin yang dilihat dari persentase penduduk miskin paling banyak di Tanah Air:

1. Papua

  • Persentase penduduk miskin: 26,03 persen
  • Jumlah penduduk miskin: 915,15 ribu jiwa
  • Garis kemiskinan per kapita: Rp 686.469 per bulan.

2. Papua Barat

  • Persentase penduduk miskin: 20,49 persen
  • Jumlah penduduk miskin: 214.980 jiwa
  • Garis kemiskinan per kapita: Rp 728.619 per bulan.

3. Nusa Tenggara Timur

  • Persentase penduduk miskin: 19,96 persen
  • Jumlah penduduk miskin: 1.141.110 jiwa
  • Garis kemiskinan per kapita: Rp 507.203 per bulan.

4. Maluku

  • Persentase penduduk miskin: 16,42 persen
  • Jumlah penduduk miskin: 301.610 jiwa
  • Garis kemiskinan per kapita: Rp 684.020 per bulan.

5. Gorontalo

  • Persentase penduduk miskin: 15,15 persen
  • Jumlah penduduk miskin: 183.710 jiwa
  • Garis kemiskinan per kapita: Rp 442.194 per bulan.

6. Aceh

  • Persentase penduduk miskin: 14,45 persen
  • Jumlah penduduk miskin: 806.750 jiwa
  • Garis kemiskinan per kapita: Rp 627.534 per bulan.

7. Bengkulu

  • Persentase penduduk miskin: 14,04 persen
  • Jumlah penduduk miskin: 288.460 jiwa
  • Garis kemiskinan per kapita: Rp 637.142 per bulan.

8. Nusa Tenggara Barat

  • Persentase penduduk miskin: 13,85 persen
  • Jumlah penduduk miskin: 751.230 jiwa
  • Garis kemiskinan per kapita: Rp 498.996 per bulan.

9. Sulawesi Tengah

  • Persentase penduduk miskin: 12,41 persen
  • Jumlah penduduk miskin: 395.660 jiwa
  • Garis kemiskinan per kapita: Rp 568.248 per bulan.

10. Sumatera Selatan

  • Persentase penduduk miskin: 11,78 persen
  • Jumlah penduduk miskin: 1.045.680 jiwa
  • Garis kemiskinan per kapita: Rp 520.754 per bulan.

Sementara itu, di Pulau Jawa, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi, yakni 11,04 persen atau 448.470 jiwa.

Menyusul, Jawa Tengah menjadi provinsi termiskin kedua di Jawa, dengan persentase 10,77 persen atau sebanyak 3.791.500 penduduk miskin.

Sedangkan di posisi ketiga, ada Jawa Timur dengan persentase penduduk miskin 10,35 persen atau 4.188.810 jiwa.

Baca juga: Studi: Anak Miskin yang Berteman dengan Orang Kaya Berpeluang Keluar dari Kemiskinan

Faktor pengaruh tingkat kemiskinan

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggulirkan program Perlindungan Sosial (Perlinsos) utnuk membantu penanggulangan kemiskinan.DOK. Humas Kemenkeu Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggulirkan program Perlindungan Sosial (Perlinsos) utnuk membantu penanggulangan kemiskinan.

Menurut BPS, terdapat sejumlah faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, terutama selama periode September 2022 hingga Maret 2023.

Halaman:

Terkini Lainnya

Idul Adha 2024 Tanggal Berapa? Ini Menurut Muhammadiyah dan Pemerintah

Idul Adha 2024 Tanggal Berapa? Ini Menurut Muhammadiyah dan Pemerintah

Tren
Berapa Lama Durasi Jalan Kaki untuk Mengecilkan Perut Buncit?

Berapa Lama Durasi Jalan Kaki untuk Mengecilkan Perut Buncit?

Tren
Prakiraan BMKG: Wilayah yang Berpotensi Dilanda Hujan Lebat, Angin Kencang, dan Petir 28-29 Mei 2024

Prakiraan BMKG: Wilayah yang Berpotensi Dilanda Hujan Lebat, Angin Kencang, dan Petir 28-29 Mei 2024

Tren
[POPULER TREN] Tanda Kolesterol Tinggi yang Kerap Diabaikan | Bantah Bunuh Vina, Pegi Tetap Diancam Hukuman Mati

[POPULER TREN] Tanda Kolesterol Tinggi yang Kerap Diabaikan | Bantah Bunuh Vina, Pegi Tetap Diancam Hukuman Mati

Tren
Matahari Tepat di Atas Kabah, Saatnya Cek Arah Kiblat

Matahari Tepat di Atas Kabah, Saatnya Cek Arah Kiblat

Tren
Kekuasaan Sejarah

Kekuasaan Sejarah

Tren
Kisah Alfiana, Penari Belia yang Rela Sisihkan Honor Demi Berhaji, Jadi Salah Satu Jemaah Termuda

Kisah Alfiana, Penari Belia yang Rela Sisihkan Honor Demi Berhaji, Jadi Salah Satu Jemaah Termuda

Tren
Jokowi Luncurkan Aplikasi Terpadu INA Digital, Bisa Urus SIM, IKD, dan Bansos

Jokowi Luncurkan Aplikasi Terpadu INA Digital, Bisa Urus SIM, IKD, dan Bansos

Tren
Biaya UKT Universitas Muhammadiyah Maumere, Bisa Dibayar Pakai Hasil Bumi atau Dicicil

Biaya UKT Universitas Muhammadiyah Maumere, Bisa Dibayar Pakai Hasil Bumi atau Dicicil

Tren
Pegi Bantah Telah Membunuh Vina, Apakah Berpengaruh pada Proses Hukum?

Pegi Bantah Telah Membunuh Vina, Apakah Berpengaruh pada Proses Hukum?

Tren
Singapura Tarik Produk Kacang Impor Ini karena Risiko Kesehatan, Apakah Beredar di Indonesia?

Singapura Tarik Produk Kacang Impor Ini karena Risiko Kesehatan, Apakah Beredar di Indonesia?

Tren
Maskot Pilkada DKI Jakarta Disebut Mirip Kartun Shimajiro, KPU Buka Suara

Maskot Pilkada DKI Jakarta Disebut Mirip Kartun Shimajiro, KPU Buka Suara

Tren
Ramai di Media Sosial, Bagaimana Penilaian Tes Learning Agility Rekrutmen BUMN?

Ramai di Media Sosial, Bagaimana Penilaian Tes Learning Agility Rekrutmen BUMN?

Tren
Batalkan Kenaikan UKT, Nadiem: Kalau Ada Kenaikan Harus Adil dan Wajar

Batalkan Kenaikan UKT, Nadiem: Kalau Ada Kenaikan Harus Adil dan Wajar

Tren
Buntut Pencatutan Nama di Karya Ilmiah, Kumba Digdowiseiso Dicopot dari Dekan dan Dosen FEB Unas

Buntut Pencatutan Nama di Karya Ilmiah, Kumba Digdowiseiso Dicopot dari Dekan dan Dosen FEB Unas

Tren
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com