Polemik Piala Dunia U20 dan Pemahaman Konstitusi secara Dangkal...

Lebih dari itu, langkah tersebut juga menunjukkan pemahaman yang terlalu kasar pada semangat dan mandat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Menurutnya, olahraga bertujuan untuk mempererat hubungan antarbangsa.

Baca juga: Profil dan Kekayaan Salt Bae, Celebrity Chef yang Dikecam gara-gara Cium Trofi Piala Dunia

Dengan demikian, selalu ada keharusan moral untuk memisahkan hak dan kesejahteraan para individu manusia dalam membuktikan prestasi dan pencapaiannya dari kepentingan politik negara-bangsa.

"Langkah penolakan PDI-P itu berpotensi menyalahpahami tujuan konstitusi untuk menghapuskan penjajahan di atas dunia," ujarnya.

"Karena memberi makna yang sangat "binary" pada semangat konstitusi yang tak pernah biner dalam semangatnya," sambungnya.

Agus juga mengingatkan, ada mandat lain dalam konstitusi yang bisa menjadi bahan pertimbangan di samping kewajiban negara untuk menciptakan ketertiban dunia, yakni 'perikemanusiaan' dan 'perikeadilan'.

Baca juga: Kata Media Asing soal Pencoretan Indonesia sebagai Tuan Rumah Piala Dunia U-20

Menolak bentuk penafsiran dangkal

Ia menyatakan, semua bentuk kata dalam konstitusi Indonesia sarat dengan makna.

Karena itu, semua orang harus menolak bentuk penafsiran yang dangkal dan sederhana, ketika ada pihak yang berusaha menghubungkannya dengan realitas politik.

Agus menegaskan, para pelaku olahraga seharusnya tidak dianggap sebagai representasi politik yang juga mewakili kategori moral baik dan jahat.

"Benar bahwa dalam politik apa pun mungkin bisa terjadi, namun menjadi jelas sebelum berpolitik adalah penting jika kita ingin mewujudkan tujuan politik sesuai dengan konstitusi kita," kata dia.

"Konstitusi tidak akan memberikan bantuan yang bermanfaat pada kita sebagai generasi baru yang menjalani hidup di alam kemerdekaan, jika cara berpikir mengalami pendangkalan," tutupnya.

Baca juga: Daftar Lengkap Juara Piala Dunia dari Masa ke Masa