Rencana Vaksinasi Gotong Royong Berbayar yang Berakhir Pembatalan

Di tahap awal, VGR individu ini dapat didapatkan di 8 titik klinik Kimia Farma yang tersebar di Jawa dan Bali.

Menggunakan vaksin Sinopharm (2 dosis), masyarakat yang ingin memilih opsi VGR akan dikenakan biaya maksimal sebesar Rp879.140 untuk 2 dosis vaksin beserta pelayanannya.

Rinciannya, tiap dosis vaksin dibanderol harga Rp 321.660 dan biaya layanan maksimal adalah Rp117.910.

Sehingga jika dikalikan 2 kali suntikan yang harus diterima, total biaya yang harus dikeluarkan hampir mencapai Rp900.000.

Ketentuan ini dimuat dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4643/2021.

Baca juga: PPKM Darurat Jadi Diperpanjang atau Tidak?

4. Pro kontra

Meski sudah diputuskan dan direncanakan dengan sedemikian rupa, program ini mendapat banyak respons dari beragam pihak, mulai dari masyarakat, pakar, hingga Badan Kesehatan Dunia.

Ada sebagian yang menyetujui program ini dan menganggapnya sebagai satu opsi yang tidak mengikat, sehingga sah-sah saja dilakukan, selama vaksinasi gratis masih diberikan.

Misalnya Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi).

"Jika ada kelompok masyarakat yang ingin divaksin segera dan memiliki kemampuan untuk membayar, dan pemerintah menyediakan akses itu, sah-sah saja," kata Ketua Umum DPD Hippi DKI Jakarta, dikutip dari Kompas.com (14/07/2021).

Namun ada pula yang menentang dan menganggapnya sebagai upaya komersialisasi pandemi, dan satu langkah yang tidak etis di tengah situasi krisis ini.

Pendapat itu salah satunya disampaikan oleh Kepala Unit Program Imunisasi WHO, Dr Ann Lindstrand.

"Penting bahwa setiap warga negara memiliki kemungkinan yang sama untuk mendapatkan akses, dan pembayaran apapun dapat menimbulkan masalah etika dan akses (vaksin tersebut)," kata Ann dalam konferensi pers WHO dikutip Kompas.com, Jumat (16/7/2021).

Menurut dia, Indonesia bisa mengakses lebih banyak vaksin gratis dari jalur kerja sama internasional, dari pada memungut pembayaran dari masyarakat.

5. Dibatalkan

Presiden Joko Widodo akhrnya mengambil keputusan untuk membatalkan pemberlakuan VGR berbayar untuk individu setelah mendapatkan beragam masukan.

Hal itu disampaikan Sekretaris Kabinet, Pramono Anung melalui keterangan resmi yang diunggah di YouTube Sekretarian Presiden, Jumat (16/7/2021).

"Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, Presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut," kata Pramono.

Sehingga program VGR hanya ada yang biayanya ditanggung oleh perusahaan, ini seperti program yang sebelumnya sudah berjalan.

Sementara untuk masyarakat umum, semua akan ditanggung oleh Pemerintah.