Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf Amin, Pemberantasan Korupsi Dapat Rapor Merah

"Jadi, tidak akan ada perbaikan iklim investasi tanpa adanya perbaikan penegakan hukum, sektor politik, maupun hak-hak asasi manusia," katanya melanjutkan.

Baca juga: Satu Tahun Jokowi-Maruf: Menteri Edhy dan Sederet Kebijakannya di UU Cipta Kerja

Perbaikan penegak hukum

Zainur mengatakan, upaya untuk mendatangkan investor akan menemui kegagalan, jika tidak ada perbaikan pada aspek penegakan hukum.

"Ini yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah hanya membuka keran sebebas-bebasnya, tetapi tidak memperbaiki institusi penegak hukumnya, dan ini akan mengakibatkan kerugian berlipat di masyarakat," kata Zainur.

Zainur menyebut, kerugian berlipat itu antara lain dampak lingkungan yang harus ditanggung oleh masyarakat, sementara di sisi lain masyarakat juga harus menanggung potensi makin suburnya praktik korupsi.

"Kalau reformasi penegak hukum ini tidak diperhatikan, dan tidak dilakukan, menurut saya akan semakin menyuburkan korupsi di Indonesia," kata Zainur.

Dia menyebut, jika tidak ada upaya reformasi di dalam institusi penegak hukum yang berada di bawah pemerintah (KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan), maka upaya apapun yang dilakukan pemerintah untuk memberantas korupsi akan sia-sia.

"Ilustrasinya kan begini, sapunya harus bersih untuk bisa membersihkan lantai yang kotor. Tidak mungkin membersihkan lantai yang kotor dengan sapu yang kotor. Tidak akan bisa bersih lantai itu," kata Zainur.

"Sehingga menurut saya, cara pandang dari pemerintah yang menganggap pemberantasan korupsi sebagai penghambat investasi itu keliru. Justru pemberantasan korupsi itu menjadi faktor yang bisa menjamin investasi yang berkualitas dan yang bisa menarik investor," katanya melanjutkan. 

Baca juga: Survei Litbang Kompas soal Setahun Jokowi-Maruf: Pemberantasan KKN Mendesak Diselesaikan