Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf Amin, Pemberantasan Korupsi Dapat Rapor Merah

Kompas.com - 20/10/2020, 14:30 WIB
Seniman dan aktivis dari berbagai LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Aceh melakukan aksi tolak revisi undang-undang (UU) KPK di tugu Taman Bustanus Salatin, Kota Banda Aceh, Selasa (17/9/2019). Aksi yang disalurkan melalui berorasi, baca puisi, melukis mural, serta bernyanyi itu digelar sebagai bentuk penolakan revisi UU KPK yang dilakukan DPR dan telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo. KOMPAS.com/RAJA UMARSeniman dan aktivis dari berbagai LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Aceh melakukan aksi tolak revisi undang-undang (UU) KPK di tugu Taman Bustanus Salatin, Kota Banda Aceh, Selasa (17/9/2019). Aksi yang disalurkan melalui berorasi, baca puisi, melukis mural, serta bernyanyi itu digelar sebagai bentuk penolakan revisi UU KPK yang dilakukan DPR dan telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo.

"Di dalam UU itu membuka kesempatan seluas-luasnya, yang sangat menguntungkan bagi investor tertentu," kata Zainur.

"Tetapi di sisi lain, juga sangat merugikan lingkungan hidup maupun kepentingan buruh," katanya melanjutkan.

Zainur kemudian menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan investasi, jika dilihat dari perspektif pemberantasan korupsi, misalnya dari skor indeks persepsi korupsi.

"Indeks persepsi korupsi itu disusun bukan hanya terkait dengan sektor bisnis saja, tetapi sektor penegakan hukum, demokrasi, dan pelindungan kepada hak-hak masyarakat," kata Zainur.

"Jadi, tidak akan ada perbaikan iklim investasi tanpa adanya perbaikan penegakan hukum, sektor politik, maupun hak-hak asasi manusia," katanya melanjutkan.

Baca juga: Satu Tahun Jokowi-Maruf: Menteri Edhy dan Sederet Kebijakannya di UU Cipta Kerja

Perbaikan penegak hukum

Zainur mengatakan, upaya untuk mendatangkan investor akan menemui kegagalan, jika tidak ada perbaikan pada aspek penegakan hukum.

"Ini yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah hanya membuka keran sebebas-bebasnya, tetapi tidak memperbaiki institusi penegak hukumnya, dan ini akan mengakibatkan kerugian berlipat di masyarakat," kata Zainur.

Zainur menyebut, kerugian berlipat itu antara lain dampak lingkungan yang harus ditanggung oleh masyarakat, sementara di sisi lain masyarakat juga harus menanggung potensi makin suburnya praktik korupsi.

"Kalau reformasi penegak hukum ini tidak diperhatikan, dan tidak dilakukan, menurut saya akan semakin menyuburkan korupsi di Indonesia," kata Zainur.

Dia menyebut, jika tidak ada upaya reformasi di dalam institusi penegak hukum yang berada di bawah pemerintah ( KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan), maka upaya apapun yang dilakukan pemerintah untuk memberantas korupsi akan sia-sia.

"Ilustrasinya kan begini, sapunya harus bersih untuk bisa membersihkan lantai yang kotor. Tidak mungkin membersihkan lantai yang kotor dengan sapu yang kotor. Tidak akan bisa bersih lantai itu," kata Zainur.

"Sehingga menurut saya, cara pandang dari pemerintah yang menganggap pemberantasan korupsi sebagai penghambat investasi itu keliru. Justru pemberantasan korupsi itu menjadi faktor yang bisa menjamin investasi yang berkualitas dan yang bisa menarik investor," katanya melanjutkan. 

Baca juga: Survei Litbang Kompas soal Setahun Jokowi-Maruf: Pemberantasan KKN Mendesak Diselesaikan

Halaman:

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar
Close Ads X