Penjelasan KSP soal Kriteria Warga Miskin dan Nominal BLT BBM

Nantinya, sebanyak 20.65 juta kelompok keluarga penerima manfaat akan menerima BLT sebesar Rp 600.000 yang disalurkan dua kali.

Khusus untuk bantuan ini, pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar Rp 12,4 triliun.

Menteri Sosial Tri Rismaharani akhir bulan lalu mengatakan, bantuan ini merupakan pengalihan dari subsidi BBM yang sebelumnya diberikan oleh pemerintah.

Dengan pembagian BLT BBM ini, Risma menyebut subsidi pemerintah akan lebih tepat sasaran.

Penerima BLT ini merupakan masyarakat miskin yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Lantas, apa kriterianya?

Kriteria warga miskin

Tenaga Ahli Utama Kantor Staff Presiden (KSP) Abraham Wirotomo mengatakan, kriteria warga miskin ini ditentukan berdasarkan data garis kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS).

"Kita menggunakan data dari BPS, angka garis kemiskinan per 2022," kata Abraham dalam dialog Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Senin (5/9/2022).

Berdasarkan data BPS hingga Maret 2022, garis kemiskinan sebesar Rp 505.496 per kapita per bulan.

Dalam data itu, disebutkan juga bahwa rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,74 orang anggota keluarga.

Dengan demikian, pengeluaran rata-rata keluarga penerima manfaat adalah sebesar Rp 2.395.923 per bulan.

Bagi masyarakat yang memiliki pengeluaran kurang dari nominal tersebut, maka dapat dikategorikan sebagai warga miskin.

"Sekitar Rp 2,4 juta per bulan, per keluarga penerima manfaat. Apabila kita lihat bantuan BLT BBM Rp 150.000 per bulan, artinya ada tambahan enam persen untuk pengeluaran," jelas dia.

Akibat kenaikan harga BBM, ia menyebut proyeksi inflasi akan melonjak dari empat menjadi tujuh persen.

Karena itu, adanya BLT Rp 150.000 per kapita per bulan ini diharapkan bisa menjaga daya beli masyarakat.