KOMPAS.com - Video sosialisasi terkait pemasangan barcode PeduliLindungi di minimarket Indomaret yang diunggah akun Instagram @satpolppkotabks viral di media sosial.
Begini percakapannya:
"Informasi tentang penempelan scan barcode (PeduliLindungi) untuk syarat konsumen masuk (toko)?" tanya seorang petugas Satpol PP dalam video yang diunggah, Selasa (21/9/2021).
"Oh belum ada si pak," sahut salah seorang pegawai minimarket.
"Jadi kita informasikan, sekarang dalam hal penerapan pelaku usaha harus ada scan barcode (PeduliLindungi) di pintu masuk," kata petugas Satpol PP menerangkan.
"Jadi ketika konsumen tidak ada aplikasi PeduliLindungi, entah dia belum vaksin atau apa, dilarang masuk. Itu yang pertama. Yang kedua, di bawah 12 tahun juga dilarang masuk," sambung petugas.
Baca juga: Sekolah Tatap Muka di Indonesia Didesak Segera Dibuka, Ini Saran Pakar Epidemiologi
Video tersebut pun menuai kritik dari masyarakat.
"Kasian pak yg emak2 punya anak tanpa art atau babysitter, kalo butuh ke alpa pas suami kerja, masa iya anaknya ditinggal dirumah sendirian gada yg jaga, mana masih kecil," kata seorang ibu.
Pakar Kebijakan Universitas Airlangga (Unair) Ilham Akhsanu Ridlo menilai bahwa improvisasi yang dilakukan di Bekasi ini berlebihan.
"Saya pikir bagus niatnya, tapi berlebihan," kata Ilham dihubungi Kompas.com, Rabu (22/9/2021).
Seperti kita tahu, hal ini baru terjadi di Bekasi dan tidak terjadi di daerah atau kota lain.
"Improvisasi kebijakan lokal di kota atau daerah tertentu terkadang terlalu berlebihan. Tidak hanya ini, tapi juga warung-warung yang dipaksa tutup itu juga berlebihan," ungkap Ilham.
Maksud dari niatnya bagus tetapi berlebihan adalah, saat ini pemerintah sedang mengupayakan agar vaksin menjadi kebutuhan atau kewajiban karena ingin mengejar target vaksinasi.
"Saya tidak menyalahkan sepenuhnya. Bagaimanapun, vaksinasi ini sekarang adalah opsi utama, kita enggak punya opsi lain untuk mengatasi pandemi di Indonesia," ungkapnya.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.