Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Ahmad Jayadi
Pranata Humas Ahli Muda Kementerian PUPR

Menamatkan pendidikan strata satu Program Studi Ilmu Perpustakaan di Universitas Indonesia yang dilanjutkan dengan Magister Studi Pembangunan Institut Teknologi Bandung (ITB). Pernah berprofesi sebagai wartawan, sebelum menjadi Pranata Humas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

KTT G20 dan Peningkatan Kerja Sama Infrastruktur

Kompas.com - 18/11/2022, 07:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Menyusul penandatanganan beberapa MoU antara lain, MoU Bidang Pertahanan oleh Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar, MoU Kerja Sama Penelitian, Teknologi, dan Inovasi oleh Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko dan Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu.

Infrastruktur hijau dan daya saing

Terakhir, Pemerintah Indonesia juga telah menyepakati kerja sama di bidang transisi energi dengan pemerintah Korea Selatan. Perjanjian itu disepakati melalui penandatangana Joint Statement on the Green Initiative, Senin (14/11/2022).

Pemerintah Indonesia diwakili oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, sementara pemerintah Korea Selatan diwakili oleh Menteri Lingkungan Republik Korea Han Wha Jin.

Kesepakatan tersebut merupakan tindak lanjut dari MoU Pembangunan Infrastruktur Hijau yang telah ditandatangani pada 15 Maret 2022 silam di Labuan Bajo.

Kerja sama bidang infrastruktur hijau ini mencakup manajemen sumber daya air dan penyediaan air bersih, konstruksi bangunan efisiensi energi, kota eco-smart, serta identifikasi dan infrastruktur untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Dengan adanya sejumlah perjanjian dan kesepakatan tersebut, diharapkan dapat menjadi awal keberlanjutan pembangunan infrastruktur di Indonesia yang semakin membaik.

Pasalnya Indonesia saat ini masih dalam tahap awal menuju merdeka infrastruktur, mengingat peringkat daya saing infrastruktur Indonesia pada tahun 2019 masih tertinggal di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).

Dalam Global Competitiveness Index (GCI) 2019 yang dirilis World Economic Forum, skor daya saing Indonesia berada di level 67,7 poin dari skala 0-100.

Capaian tersebut membuat Indonesia berada di peringkat 72 dari 141 negara yang di survei dan urutan kelima di kawasan ASEAN.

Pada studi lain yang dilakukan IMD World Competitiveness Ranking 2020, menunjukkan peringkat infrastruktur Indonesia meningkat dari posisi 53 di tahun 2019 menjadi posisi 55 pada 2020.

IMD World Competitiveness Ranking ini merupakan studi untuk menentukan bagaimana sebuah negara mengelola kompetensi dalam mencapai pertumbuhan ekonomi jangka panjang guna menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat, 

Peringkat infrastruktur yang tertinggi ialah basic infrastructure berada diperingkat 42 dan terendah terjadi pada  health and environment peringkat 58.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com