Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terbang ke Sulut, AHY Cek Lokasi Lahan Relokasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Kompas.com - 05/05/2024, 09:15 WIB
Muhdany Yusuf Laksono

Penulis

KOMPAS.com - Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertolak ke Sulawesi Utara (Sulut) untuk meninjau calon lahan relokasi bagi warga pengungsi yang terdampak erupsi Gunung Ruang di Desa Modisi, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Minggu (05/05/2024) dini hari.

Perjalanan ini dilakukan untuk menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Terbatas di Istana Negara, Jakarta pada (03/05/2024).

"Saat ini, ada 301 keluarga yang akan segera direlokasi karena memang mereka selama ini berpenghidupan di sekitar Gunung Ruang yang berpotensi terdampak secara langsung dari erupsi, sehingga keputusan pemerintah dalam rapat terbatas yang dipimpin Bapak Presiden Joko Widodo kita ingin merelokasi masyarakat tersebut agar lebih aman," jelas AHY sebelum meninggalkan Jakarta, dikutip dari laman Kementerian ATR/BPN.

Menteri ATR/Kepala BPN terbang ke Bandara Djalaludin, Gorontalo karena Bandara Sam Ratulangi, Manado saat ini masih ditutup akibat abu erupsi Gunung Ruang.

Dari Gorontalo, AHY akan menempuh perjalanan darat selama kurang lebih 4 jam untuk sampai ke Desa Modisi, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Pemerintah sudah menetapkan Desa Modisi ini sebagai lahan relokasi, baik untuk permukiman warga pengungsi.

"Saya ingin meyakinkan apakah lahan yang dipersiapkan di Bolaang Mongondow Selatan ini sudah siap, statusnya sudah clean and clear karena kita berharap relokasi ini segera bisa dilakukan," ujarnya.

Baca juga: Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang yang Direlokasi Akan Dapat Sertifikat Tanah

Pemerintah Provinsi Sulut akan membebaskan tanah di wilayah yang sudah ditetapkan menjadi tempat relokasi.

Dalam hal ini, Kementerian ATR/BPN bertugas memastikan tanah di lokasi relokasi tersebut berstatus clean and clear. Setelah semua syarat administrasi pertanahan terpenuhi, barulah pembangunan hunian masyarakat bisa dilakukan.

Menteri ATR/Kepala BPN berkomitmen untuk mempercepat proses administrasi pertanahan tersebut agar relokasi dan pembangunan infrastruktur bagi warga pengungsi bisa segera dilakukan.

"Pemerintah harus segera hadir untuk memastikan masyarakat yang terdampak itu mendapatkan kepastian. Kita harus memberikan rasa aman, rasa kepastian kepada masyarakat. Mudah-mudahan ini bisa segera kita follow up dengan langkah-langkah selanjutnya," tutupnya.

Sebagai informasi, sebelum terbang ke Gorontalo, kemarin malam Menteri ATR/Kepala BPN melakukan rapat koordinasi dengan Sekjen, para Dirjen terkait, Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulut dan para Kepala Kantor Pertanahan terkait, untuk memastikan status tanah calon lahan relokasi. Hasil rapat koordinasi ini langsung dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai laporan awal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com