Infrastruktur Terganjal Dana, Basuki: Tidak Diprogram dengan Baik

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar pembukaan Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) 2022 pada Senin (31/10/2022).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljomo mengatakan, Rakorbangwil 2022 merupakan serangkaian acara perencanaan dan pemrogaman kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan infrastruktur prioritas tahun 2024.

"Ini proses perencanaan yang menerus dan interaktif setiap tahunnya, sehingga nanti pada rangkaian selanjutnya kita semua sudah lebih siap," kata Basuki dalam sambutannya.

Terkait hal ini, Basuki meminta agar kekurangan anggaran dalam melaksanakan proyek infrastruktur hingga 2024 tidak menjadi kendala.

Oleh karena itu, setiap proyek wajib diprogramkan dengan baik sehingga bisa berjalan dengan lancar.

Baca juga: Diminta Bangun Infrastruktur Kerakyatan, Ini Langkah Menteri Basuki

"Jadi enggak ada lagi nanti pada tahun 2023-2024 alasan tidak ada anggaran. Bagi saya, enggak ada anggaran itu karena tidak diprogramkan dengan baik," tambah Menteri Basuki.

Adapun Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Non-PSN yang tengah dikebut penyelesaiannya dipilih secara selektif sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 120 Tahun 2022 sejumlah 21 kawasan prioritas.

Ini merupakan infrastruktur yang diperintahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo untuk segera dirampungkan.

Basuki juga menargetkan, 21 kawasan prioritas tadi bisa selesai dan dimanfaatkan pada semester I-2022.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy yang turut hadir di lokasi berpesan agar Kementerian PUPR bisa membangun infrastruktur kerakyatan.

Baca juga: Biaya Bangun Infrastruktur Dasar IKN Membengkak Jadi Rp 58 Triliun

Pesan tersebut menyusul data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan jumlah penduduk dengan kemiskinan ekstrem pada tahun 2022 adalah sebanyak 5,59 juta jiwa.

Mereka terkendala dalam mengakses kebutuhan dasar, pendidikannya rendah, kesejahteraannya menurun, tidak bisa mengakses air bersih, menghuni rumah tidak layak, tidak produktif dan berpendapatan rendah.

"Karena itu saya sangat berharap Pak Menteri memprorioritaskan infrastruktur kerakyatan pada tahun depan, saya kira harus mendapatkan perhatian," pintanya.