Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemprov Sumut Dukung Kebijakan Satu Peta, Tuntaskan Tumpang Tindih Kawasan Hutan

Kompas.com - 17/11/2022, 21:26 WIB

MEDAN, KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendukung kebijakan satu peta yang mengamanatkan kompilasi, integrasi dan sinkronisasi berbagai Informasi Geospasial Tematik (IGT) dari kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah.

Tujuannya dalam rangka menyediakan peta yang satu standar dan referensi untuk mempercepat pembangunan nasional.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Arief S Trinugroho dalam rapat koordinasi pembahasan rancangan Peta Indikatif Tumpang Tindih Informasi (PITTI) Geospasial Tematik mengatakan, banyak ketidaksesuaian perizinan dan hak atas tanah dengan rencana tata ruang dan kawasan hutan di wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut).

“Rancangan PITTI mengandung informasi sebaran tumpang tindih ketidaksesuaian perizinan baik di sektor pertambangan maupun perkebunan. Mekanisme yang dibentuk untuk mengindentifikasi sebaran spasial dan menyelesaikan tumpang tindih dalam kawasan hutan,” kata Arief, Kamis (17/11/2022).

Baca juga: 7 Pelabuhan di Sumatera Utara Segera Diresmikan Presiden, Apa Saja?

Masalah tumpang tindih sektoral secara spasial sebelumnya telah dipotret dengan implementasi percepatan kebijakan satu peta yang digulirkan pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 tahun 2016. Dilanjutkan dengan terbitnya Perpres Nomor 23 tahun 2021.

Percepatan penyelesaian ketidaksesuaian dalam kawasan hutan diharap meningkatkan tata kelola perizinan di daerah dan mengurangi potensi konflik, sekaligus mengurangi hambatan dalam proses percepatan pembangunan.

"Penyelesaian tumpang tindih juga diharap mengurangi potensi degradasi lingkungan akibat penerbitan izin dan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan. Menciptakan kepastian yang berdampak langsung pada pertumbuhan investasi dan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan," beber Arief.

“Sehingga pembangunan Sumut lebih optimal. Menghasilkan kebijakan pembangunan yang mengatasi berbagai permasalahan yang sedang kita hadapi saat ini dan yang akan datang, tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya lagi.

Pelaksana tugas Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan, ada berbagai permasalahan yang disebabkan ketidaksesuaian perizinan dan hak atas tanah.

Hal ini menimbulkan konflik agraria, potensi pemanfaatan lahan yang tidak sesuai tata ruang, potensi ketidakpastian hukum dalam berinvestasi, menghambat kemudahan usaha hingga memicu kerusakan lingkungan.

“Butuh komitmen bersama untuk memenuhi capaian target Perpres 43 tahu 2021 tentang penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin dan hak atas tanah,” kata Kartika secara virtual.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+