Kementerian PUPR Lebih Agresif Siapkan Mitigasi Bencana yang Berdampak pada Infrastruktur

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Endra S Atmawidjaja mengatakan, mitigasi bencana dilakukan lebih agresif selama setahun terakhir.

"Setahun terakhir ini kita lakukan yang lebih agresif. Kita tidak hanya nunggu longsornya kemudian baru kita bersihkan tempat-tempat yang longsor," ucapnya, Senin (31/10/2022). 

Upaya dilakukan dengan menutup tebing-tebing terbuka yang berpotensi longsor akibat curah hujan tinggi.

"Jadi material tanahnya nggak diiket gitu, nah ini dengan adanya langkah progresif seperti itu kita lakukan penanganan tebing dan longsor," tambah Endra.

Seperti penanganan jalur pegunungan Kebun Kopi di Sulawesi Tengah (Sulteng) yang rawan longsor pada bulan Agustus lalu.

 Baca juga: Pasca Longsor di Cadas Pangeran, Jalur Bandung-Sumedang tetap Fungsional

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, penanganan longsoran harus dilakukan secara hati-hati karena jalan tersebut merupakan ruas vital penghubung antar-daerah di Sulteng, serta jalur ke Gorontalo.

"Dibuatkan turap dinding penahan tanah (DPT) untuk mencegah longsor. Diatur juga drainase di tebing sehingga saat hujan, air tidak menggerus tanah yang menyebabkan longsor," kata Basuki dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com.

Selain longsor, juga dilakukan mitigasi banjir dengan menugaskan balai bendungan terkait untuk selalu siaga.

"Kepala balai nggak boleh meninggalkan tempat, kemudian kepala bidang operasionalnya harus selalu stand by di lokasi-lokasi yang memang dimitigasi punya risiko tinggi," tegas Endra.

Alat-alat berat, perlengkapan banjir hingga pompa air diperiksa dan dipastikan bisa berfungsi dengan baik.

 Baca juga: Drainase Ruas Jalan Pansela Ambles Akibat Banjir, Begini Penanganannya

Juga dilakukan pengurasan dan pembersihan saluran-saluran air yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) SDA Jarot Widyoko sebelumnya menyebutkan bakal membentuk Unit Pelaksana Bendungan (UPB).

Adapun pembentukan UPB untuk seluruh bendungan yang ada di Indonesia merupakan tugas langsung dari Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Lewat adanya UPB, koordinasi terkait operasional bendungan selama musim hujan berlangsung bisa lebih efektif dan efisien.

Misalnya yang ada saat ini adalah kantor di Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane (Cilicis), sementara Bendungan Ciawi ada di Desa Gadog.

Nantinya akan ada Markas Komando (Mako) dengan staf bagian operasi yang bertugas di bendungan terkait.

Saat ini pembentukan UPB masih adalah tahap pemrosesan sumber daya manusia (SDM), rumah dinas petugas, hingga pelatihan.