Ini Peran Kementerian ATR/BPN Mudahkan Izin Usaha dan Investasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan peran Kementerian ATR/BPN dalam memudahkan izin usaha dan investasi di Indonesia.

Hal ini disampaikannya saat menerima kunjungan kerja delegasi Chinese Young Entrepreneurs beserta anggota Junior Chamber International (JCI) Indonesia di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Selasa (23/04/2024). Pertemuan ini juga dihadiri oleh jajaran China International Youth Exchange Center.

"Kementerian ATR/BPN berkomitmen dalam mempercepat realisasi dari Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di seluruh wilayah Indonesia untuk menyelesaikan berbagai tantangan yang dihadapi oleh para investor dalam memulai bisnis dan memperoleh izin berusaha," tutur AHY, dikutip dari keterangan resmi.

Juga terdapat program Kementerian ATR/BPN lainnya untuk meningkatkan investasi di Indonesia, seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Sertifikat Tanah Elektronik.

Hal ini juga tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) atau Omnibus Law yang saat ini diberlakukan.

Kepada para pengusaha dari China yang hadir, AHY menjelaskan bahwa UUCK memberikan konsep baru untuk meningkatkan kemudahan bagi para investor dalam menjalankan bisnis di Indonesia.

Baca juga: Ingin Layanan BPN Meningkat, AHY Tekankan Dua Faktor Penting

Kemudahan yang dimaksud, antara lain dalam proses perizinan dan pengelolaan tanah untuk memulai kegiatan usaha.

"Saya harap semua pihak dapat berkontribusi untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan China," papar AHY.

Pada kesempatan tersebut, Director of China International Youth Exchange Center Zhang Hua mengatakan, pertemuan ini merupakan bentuk sinergi antara para pengusaha China dengan Indonesia dalam rangka menjalin kemitraan strategis untuk dapat berinvestasi di Indonesia.

"Kami merasa sangat senang karena bertemu dengan Pak Menteri. Melalui pertemuan ini, kami memiliki kesepahaman terkait komitmen Pemerintah Indonesia dalam memberikan kemudahan berusaha bagi para investor asing," ungkapnya.