Kompas.com - 16/11/2021, 14:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Saiful mengungkapkan, ada tiga kendala dalam menjalankan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di wilayahnya.

Ketiganya adalah sulit mendapatkan tanda tangan masyarakat adat karena tingginya budaya merantau.

Lalu, timbul kekhawatiran jika tanah yang telah disertifikatkan akan lebih mudah diperjualbelikan atau digadaikan serta para pemangku adat masih tidak mau mengikuti kegiatan PTSL.

"Oleh karena itu, perlu adanya bagi kita untuk melakukan pendekatan yang lebih intensif kepada para ninik mamak atau pemangku adat untuk menjelaskan apa itu program PTSL dan segala manfaatnya,” kata Saiful dalam laman Kementerian ATR/BPN, Selasa (16/11/2021).

Saat ini, pencatatan atau pendaftaran bidang tanah menjadi solusi dalam meminimalisasi sengketa maupun konflik tanah ulayat di Provinsi Sumatera Barat yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Baca juga: Pencatatan, Cara Pemerintah Bereskan Sengketa Tanah Ulayat di Sumbar

Lalu, Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan, dengan pencatatan itu, tanah tidak akan diperjualbelikan sehingga tidak ada orang lain yang menguasai agar tidak akan menimbulkan konflik.

"Sekarang, ada kiat yang dibuat oleh BPN, cukup dicatatkan saja, tidak dalam bentuk sertifikat sehingga ada kepastian hukum mengenai luas tanah dan di mana tempatnya," ujar Guspardi.

Guspardi juga mengapresiasi terobosan mengenai pencatatan tanah ulayat sebagai ikhtiar dalam mencegah sengketa pertanahan di wilayah tersebut.

Dia berharap, terobosan ini dapat disosialisasikan kepada para ninik mamak pemangku adat yang ada sehingga tanah ulayat memiliki dasar hukum yang jelas.

“Kalau seandainya masyarakat keberatan melakukan sertifikasi di tanah ulayat itu, maka bisa dalam bentuk pendaftaran. Tanah ulayat yang kita miliki itu tidak atas nama seseorang, tapi mewakili komunal yang ada di dalamnya," tambah Guspardi.

Selain mendapatkan kepastian hukum, pencatatan bidang tanah juga dilakukan agar tidak menimbulkan konflik dalam dan luar suku di Sumatera Barat.

Dengan begitu, keturunan suku adat di Sumatera Barat dapat mengetahui letak dari tanah yang dimiliki masing-masing suku mereka.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengendalian Konsesi Kawasan Mangrove Dinilai Bisa Cegah Kerusakan

Pengendalian Konsesi Kawasan Mangrove Dinilai Bisa Cegah Kerusakan

Berita
Berapa Jarak Garis Sempadan Jalan?

Berapa Jarak Garis Sempadan Jalan?

Berita
Lika-Liku Transaksi Tol Nir-Sentuh MLFF, Diprakarsai Asing hingga Penegakan Hukum yang Disangsikan

Lika-Liku Transaksi Tol Nir-Sentuh MLFF, Diprakarsai Asing hingga Penegakan Hukum yang Disangsikan

Berita
Pendapatan Tol Jasa Marga Selama Mudik Naik 28,1 Persen Dibanding November 2021

Pendapatan Tol Jasa Marga Selama Mudik Naik 28,1 Persen Dibanding November 2021

Berita
Jalan Provinsi di Alor NTT Senilai Rp 28 Miliar Rusak Sebelum Tuntas Dikerjakan

Jalan Provinsi di Alor NTT Senilai Rp 28 Miliar Rusak Sebelum Tuntas Dikerjakan

Konstruksi
Tingkatkan Kualitas SDM Konstruksi, Hutama Karya Gelar Dua Program

Tingkatkan Kualitas SDM Konstruksi, Hutama Karya Gelar Dua Program

Konstruksi
WWRC Bangun Cabang Gudang Kimia Terbesar, Lokasinya di Suryacipta Karawang

WWRC Bangun Cabang Gudang Kimia Terbesar, Lokasinya di Suryacipta Karawang

Kawasan Terpadu
G20 di Belitung Butuh 125 Minivan hingga Internet Kecepatan Tinggi

G20 di Belitung Butuh 125 Minivan hingga Internet Kecepatan Tinggi

Berita
Lampaui Situ Gunung, Jembatan Gantung Rengganis Terpanjang se-Asia Tenggara

Lampaui Situ Gunung, Jembatan Gantung Rengganis Terpanjang se-Asia Tenggara

Berita
6 Perawatan yang Harus Dilakukan Sebelum Menempati Rumah Baru

6 Perawatan yang Harus Dilakukan Sebelum Menempati Rumah Baru

Umum
Dana Rp 1,13 Triliun Dikucurkan untuk Renovasi TMII

Dana Rp 1,13 Triliun Dikucurkan untuk Renovasi TMII

Fasilitas
Mengenal ITRW, Lembaga Pengawas Jalan Tol Independen di Indonesia

Mengenal ITRW, Lembaga Pengawas Jalan Tol Independen di Indonesia

Berita
Berlaku Akhir 2022, Ini Mekanisme MLFF, Pengendara Tak Perlu Tapping Kartu E-Toll

Berlaku Akhir 2022, Ini Mekanisme MLFF, Pengendara Tak Perlu Tapping Kartu E-Toll

Berita
Proyek PLTM Bintang Bano Ditawarkan via Skema KPBU, Tertarik Investasi?

Proyek PLTM Bintang Bano Ditawarkan via Skema KPBU, Tertarik Investasi?

Konstruksi
BPN Verifikasi 67.774 Hektar Lahan Sawah Dilindungi di Provinsi Bali

BPN Verifikasi 67.774 Hektar Lahan Sawah Dilindungi di Provinsi Bali

Berita
komentar
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.