Kompas.com - 16/11/2021, 11:30 WIB
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra saat menyerahkan sertifikat di Desa Tigajuhar, Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Dok. Kementerian ATR/BPN.Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra saat menyerahkan sertifikat di Desa Tigajuhar, Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memiliki 2.000 target Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai syarat perizinan kegiatan usaha di daerah.

Hal ini sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra mengatakan, RDTR merupakan salah satu langkah dalam mempercepat proses pelaksanaan Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (KKPR).

Selain RDTR, ada dua hal lain yang perlu dilakukan dalam mempercepat pelaksanaan KKPR yakni proses transformasi dari manual ke digital dengan sistem Online Single Submission (OSS) serta penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

"Ada kebijakan daerah yang tidak masuk dalam indikator proses perizinan daring ini. Secara ideal, bagaimana sistem ini bisa berjalan memang harus ada rencana tata ruang rapi, baik level nasional lalu turun ke daerah," tuturnya dikutip dari laman Kementerian ATR/BPN, Selaa (16/11/2021).

Baca juga: Surya Tjandra Sebut Peran Masyarakat Penting dalam Gugus Tugas Reforma Agraria

Surya juga menyoroti bahwa tidak semua daerah memiliki RDTR. Hal ini dianggap sebagai tantangan yang harus dihadapi mengingat Kementerian ATR/BPN mempunyai target 2.000 RDTR yang harus dibuat.

Target tersebut tentu akan terealisasi dengan dukungan dari pemerintah daerah, termasuk dalam hal anggaran.

“Tantangannya tidak semua daerah siap membuat RDTR masuk dalam 2.000 target itu. Ada yang memang mau dan kemudian berproses, ada yang memang didorong oleh pusat," kata dia lagi.

Oleh karena itu, perlu adanya komitmen menyelesaikan RTRW, RDTR, dan menjawab persoalan tumpang tindih dalam mewujudkan kemudahan berusaha.

Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Kementerian ATR/BPN Shafik Ananta membenarkan RDTR haus segera dibuat agar target yang telah ditetapkan dapat terwujud.

"Kita harap RDTR ini dipaksa untuk segera lahir. Oleh karena itu, memang dorongan itu harus dari pusat karena proyeknya itu inisiatif dari pusat dan target 2.000 itu harus didanai secara besar dan harus dilakukan akselerasi," tutup dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.