Israel Umumkan Ambil Alih 800 Hektar Tanah di Tepi Barat, Terbesar sejak 1993 dan Dikecam

TEPI BARAT, KOMPAS.com - Israel pada Jumat (22/3/2024) mengumumkan pengambilalihan 800 hektar tanah di Tepi Barat yang diduduki.

Dalam hal ini, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich telah mendeklarasikan wilayah di bagian utara Lembah Jordan sebagai "tanah negara".

Ia melakukannya ketika Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken tiba di Israel untuk melakukan pembicaraan perang di Gaza.

Baca juga: Israel Ambil Alih 652 Hektar Tanah di Tepi Barat

"Meskipun ada pihak-pihak di Israel dan dunia yang berusaha merongrong hak kami atas wilayah Yudea dan Samaria serta negara ini secara umum, kami mendorong pemukiman melalui kerja keras dan dengan cara yang strategis di seluruh negeri," ujar Smotrich, menggunakan istilah Israel untuk Tepi Barat, dikutip dari AFP.

Penyitaan terbesar

Oleh para aktivis, tindakan Israel tersebut disebut sebagai penyitaan terbesar dalam beberapa dekade terakhir.

Lembaga pemantau pemukiman Israel, Peace Now, mengatakan luas wilayah yang direbut adalah yang terbesar sejak Perjanjian Oslo 1993.

Menurut mereka, tahun 2024 ini menandai puncak dari luasnya deklarasi tanah negara oleh Israel.

Dalam sejarah, Israel tercatat merebut Tepi Barat, Yerusalem timur dan Jalur Gaza dalam perang Arab-Israel tahun 1967. 

Menurut hukum internasional, pemukiman di wilayah Palestina adalah tindakan yang ilegal.

Namun, meski mendapat tentangan dari luar negeri, Israel dalam beberapa dekade terakhir telah membangun puluhan permukiman di Tepi Barat.

Permukiman-permukiman tersebut kini menjadi rumah bagi lebih dari 490.000 warga Israel, yang hidup berdampingan dengan sekitar tiga juta warga Palestina di wilayah tersebut.

Baca juga: Penduduk Tepi Barat: Ramadhan Tak Pernah Seperti Ini... 

Dikecam

Kepala HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah melaporkan adanya percepatan drastis dalam pembangunan permukiman ilegal sejak perang Israel melawan Hamas di Gaza dimulai beberapa bulan yang lalu.

Dia mengatakan bahwa hal ini berisiko menghilangkan kemungkinan berdirinya sebuah negara Palestina yang layak.

Blinken menggambarkan perluasan permukiman sebagai "kontraproduktif untuk mencapai perdamaian abadi" dengan Palestina.