Israel Ambil Alih 652 Hektar Tanah di Tepi Barat

TEPI BARAT, KOMPAS.com - Israel mengambil alih beberapa bidang tanah yang berbatasan dengan permukiman besar Yahudi di Tepi Barat.

Meski demikian, pihak Israel belum ada rencana untuk membangun di wilayah baru tersebut. Hal itu diungkapkan Israel pada Kamis (29/2/2024).

Dalam sebuah pengumuman yang dikeluarkan oleh Administrasi Sipil, bagian dari Kementerian Pertahanan Israel, dikatakan bahwa luas lahan itu ialah 652 hektar.

Baca juga: PBB Khawatirkan Hal Ini Jika Israel Bersiap Serang Rafah

Sumber Israel mengatakan, mereka sekarang akan ditetapkan sebagai bagian dari permukiman Maale Adumim, di sebelah timur Yerusalem.

Seorang juru bicara Otoritas Palestina mengatakan langkah tersebut menggarisbawahi dorongan Israel untuk memisahkan Yerusalem dari wilayah Palestina di sekitarnya dan melemahkan kemungkinan pembentukan negara Palestina merdeka.

"Otoritas pendudukan Israel dengan sengaja menentang legitimasi internasional dan resolusi-resolusinya, yang secara konsisten menyatakan tidak sahnya permukiman di seluruh wilayah Palestina, termasuk Yerusalem Timur," kata Nabil Abu Rudeineh, juru bicara Presiden Palestina, Mahmoud Abbas.

Dikutip dari AFP, Tepi Barat adalah salah satu wilayah yang direbut oleh Israel dalam perang Timur Tengah tahun 1967 dan tempat warga Palestina, dengan dukungan internasional untuk mencari status negara.

Sebagian besar negara menganggap permukiman tersebut ilegal. Israel membantah hal tersebut, dengan alasan klaim historis atas Tepi Barat dan menggambarkannya sebagai benteng keamanan.

Pemerintahan religius-nasionalis Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah mempromosikan permukiman tersebut sehingga menciptakan perselisihan dengan Amerika Serikat, bahkan ketika sekutu-sekutu tersebut semakin dekat terkait perang Israel dengan kelompok Hamas Palestina di Jalur Gaza.

Baca juga: Pria Bertopeng di Gaza Berpatroli Jaga Stabilitas Harga Pasar

Pada 24 Februari 2024, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan, Washington menganggap permukiman di Tepi Barat tidak konsisten dengan hukum internasional, dan kembali ke posisi AS yang telah dibatalkan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump saat itu.