PBB Khawatirkan Hal Ini Jika Israel Bersiap Serang Rafah

JALUR GAZA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, pada Senin (26/2/2024) memperingatkan Israel bahwa invasi ke Rafah di bagian selatan Gaza akan mengakhiri operasi bantuan.

Hal itu dikatakan setelah Israel menyatakan telah menyiapkan rencana untuk memindahkan warga sipil keluar dari kota yang padat penduduk tersebut.

Dijelaskan bahwa Rafah menjadi tempat 1,4 juta warga Palestina mencari perlindungan di dekat perbatasan Mesir.

Baca juga: Serangan Israel di Rafah Makin Intensif, Sekeluarga Tewas di Rumahnya

Rafah juga menjadi pusat dari operasi bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza, di mana Israel telah memerangi kelompok Hamas selama hampir lima bulan.

Saat ketegangan meningkat di wilayah tersebut, Israel melancarkan serangan pertama di timur Lebanon sejak dimulainya perang Gaza yang menewaskan dua anggota Hezbollah.

"Serangan besar-besaran Israel terhadap kota tersebut tidak hanya akan menimbulkan ketakutan bagi lebih dari satu juta warga sipil Palestina yang berlindung di sana, namun juga akan mengakhiri program bantuan kami," terangnya, dikutip dari AFP pada Selasa (27/2/2024).

Dia juga menyatakan bahwa tidak ada yang bisa membenarkan pembunuhan, melukai, penyiksaan dan penculikan warga sipil yang dilakukan Hamas.

"Tidak ada yang membenarkan hukuman kolektif terhadap rakyat Palestina," tegas Guterres.

Sementara itu, saat terjadi gejolak politik, Presiden Palestina Mahmud Abbas menerima pengunduran diri pemerintahan Perdana Menteri Mohammad Shtayyeh di Tepi Barat yang diduduki Israel.

Sedangkan sekutu utama Israel, AS dan negara-negara lain yang membahas Gaza pascaperang telah menyerukan reformasi Otoritas Palestina untuk mengambil alih Tepi Barat dan Gaza, yang telah diperintah oleh Hamas sejak 2007.

Baca juga: Presiden AS Berharap Gencatan Senjata di Gaza Dimulai Senin Depan

Shtayyeh mendesak konsensus intra-Palestina setelah bertahun-tahun terjadi keretakan dan perluasan kekuasaan Otoritas atas seluruh tanah Palestina.

Amnesty International dan Human Rights Watch (HRW) menuduh Israel semakin membatasi bantuan meskipun ada perintah dari pengadilan tinggi PBB.

Mahkamah Internasional memutuskan sebulan yang lalu bahwa Israel harus mencegah tindakan genosida dan mengambil langkah segera dan efektif untuk penyediaan bantuan.

Namun badan bantuan utama PBB untuk Palestina, UNRWA, mengatakan bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza pada Februari berkurang setengahnya dibandingkan bulan sebelumnya.

"Pemerintah Israel membuat 2,4 juta warga Palestina di Gaza kelaparan dan mengabaikan keputusan pengadilan," kata Omar Shakir, direktur HRW Israel dan Palestina.