Sejumlah Negara Serukan Solusi 2 Negara untuk Selesaikan Konflik Israel-Palestina

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Sejumlah negara atau pihak menyerukan solusi dua negara untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina yang berkepanjangan.

Presiden AS Joe Biden pada Selasa (28/11/2023) mengatakan, satu-satunya cara untuk menjamin keamanan jangka panjang bagi rakyat Israel dan Palestina adalah dengan mencapai solusi dua negara.

“Untuk memastikan warga Israel dan Palestina sama-sama hidup dalam kebebasan dan martabat yang setara, kami tidak akan menyerah dalam upaya mencapai tujuan tersebut,” kata Biden dalam sebuah pernyataan yang diposting di X.

Baca juga: Apakah Solusi 2 Negara Masih Mungkin Terjadi untuk Israel-Palestina?

A two-state solution is the only way to guarantee the long-term security of both the Israeli and the Palestinian people.

To make sure Israelis and Palestinians alike live in equal measure of freedom and dignity, we will not give up on working towards that goal.

— Joe Biden (@JoeBiden) November 28, 2023

Sebagaimana dikutip dari Al Jazeera, beberapa pemerintahan AS sebelumnya juga pernah menyatakan dukungan mereka terhadap “solusi dua negara” untuk memecahkan kebuntuan Israel-Palestina.

Tetapi, keraguan telah meningkat mengenai kelangsungan tujuan tersebut karena perundingan terhenti selama bertahun-tahun, dan Israel terus memperluas pemukiman ilegal di wilayah pendudukan.

Dalam beberapa minggu terakhir, Craig Mokhiber, mantan direktur Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB di New York, juga mengkritik kelambanan PBB dalam proses perdamaian.

Baca juga: Gencatan Senjata Gaza Diperpanjang 2 Hari

UE dan negara-negara Arab serukan solusi dua negara

Uni Eropa serta negara-negara Arab dan Muslim juga setuju bahwa solusi dua negara adalah jalan keluar konflik Israel-Palestina.

Para menteri luar negeri yang menghadiri pertemuan anggota Uni Eropa dengan negara-negara Timur Tengah dan Afrika di Barcelona, Spanyol, pada Senin (27/11/2023), telah menyerukan pembebasan lebih banyak sandera Israel ketika jeda pertempuran di Gaza hampir berakhir.

Di samping itu, negara-negara tersebut sepakat bahwa solusi dua negara adalah jawaban dari konflik Israel-Palestina.

Solusi dua negara adalah gagasan berdirinya sebuah negara bagi bangsa Palestina di wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza, berdampingan dengan Israel.

Kepala urusan luar negeri Uni Eropa, Josep Borrell, mengatakan bahwa Otoritas Palestinalah yang sebaiknya memerintah Gaza.

“Mereka (Otoritas Palestina) bisa dan perlu memperbaiki fungsinya dan harus ada pemilu sesegera mungkin. Israel juga harus bekerja sama untuk mewujudkannya, tidak seperti yang mereka lakukan di Yerusalem Timur ketika mereka (penduduk Palestina) mencoba menggelar pemilu. Tentu saja kita perlu melakukan semua ini, tentu saja kita perlu memperkuat, melegitimasi dan mendukung Otoritas Nasional Palestina, dan tentu saja mereka tidak bisa melakukannya sendiri. Mereka membutuhkan dukungan dari komunitas internasional dan itulah tujuan keberadaan PBB,” ujar Borrell, sebagaimana diberitakan VOA Indonesia.

Borrell menambahkan, dukungan komunitas internasional krusial untuk menghindari terjadinya kekosongan kekuasaan di Gaza, yang dinilainya akan menjadi lahan subur bagi berkembangnya organisasi yang sarat kekerasan dan menimbulkan ancaman ketidakamanan.

Dalam forum itu, Menlu Yordania Ayman Safadi menuduh Israel melakukan genosida dengan mengebom Gaza selama enam minggu terakhir.

Baca juga: Gencatan Senjata di Gaza Diserukan Berlaku Permanen

Ia juga mengatakan, pembahasan tentang masa depan bangsa Palestina harus berfokus pada Tepi Barat dan Gaza sebagai satu kesatuan.

Otoritas Palestina, yang diwakili Menteri Luar Negeri Riad al-Maliki, mengatakan bahwa pemerintahannya tidak pernah meninggalkan Gaza.

Ia mengatakan, mereka memiliki 60.000 pegawai publik yang melayani masyarakat Gaza.

Sebagai informasi, Jalur Gaza saat ini diperintah oleh kelompok Hamas, salah satu faksi di wilayah Palestina.

“Saya rasa sekarang, setelah perang mengerikan di Gaza dan kehancuran yang terjadi, akan ada peningkatan layanan yang dibutuhkan masyarakat. Kami harus meresponsnya dengan menambah lebih banyak pegawai publik di Gaza. Tapi kami telah mengambil tanggung jawab dengan serius selama 17 tahun ini dan kami akan terus melakukan hal yang sama. Kami tidak akan pernah berhenti bertanggung jawab dan memberikan layanan yang diperlukan, karena kami otoritas yang bertanggung jawab. Kami memberikan layanan di seluruh wilayah pendudukan Palestina, baik di Jalur Gaza maupun di Tepi Barat,” kata al-Maliki.