Protes Terus Meluas, Israel Akhirnya Tangguhkan Rencana Rombak Sistem Peradilan

TEL AVIV, KOMPAS.com - Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir mengabarkan pada Senin (27/3/2023), bahwa rencana PM Benjamin Netanyahu untuk merombak sistem peradilan telah ditangguhkan karena terus meluasnya aksi demonstrasi yang menentang rencana tersebut.

Ben-Gvir mengatakan, pemerintah setuju untuk menangguhkan langkah itu hingga sesi parlemen pada musim panas nanti.

Pernyataan Ben-Gvir itu muncul setelah pada hari itu banyak pekerja Israel melancarkan aksi pemogokan dan bergabung dengan puluhan ribu warga yang berdemonstrasi di luar gedung parlemen.

Baca juga: Kritik RUU Baru, Menhan Israel Dipecat Netanyahu

Ini adalah demonstrasi terbaru yang menentang rencana Netanyahu untuk merombak sistem peradilan yang akan memberi kontrol lebih besar pada mayoritas tipis faksi pimpinannya di parlemen, terutama dalam hal penunjukan hakim dan hak untuk membatalkan keputusan yang tidak dikehendaki.

Demonstrasi terbaru terjadi setelah Netanyahu memecat Menteri Pertahanan Yoav Gallant pada Minggu (26/3/2023) atau sehari setelah pejabat itu menyampaikan penentangannya terhadap rencana PM Israel tersebut.

Di tengah aksi mogok kerja, Israel diwarnai dengan sejumlah situasi yang tidak menyenangkan pada Senin. Ini termasuk gangguan pernerbangan, RS menghentikan layanan non-darurat, dan bahkan diplomat keluar dari pekerjaan.

Serikat pekerja terbesar Israel telah menyerukan kepada 800.000 anggotanya yang berada di sektor perawatan kesehatan, transit, perbankan, dan pekerjaan lain untuk mogok kerja.

Serikat dokter utama juga mengatakan anggota-anggotanya akan mogok kerja. Sementara bursa saham Israel mengumumkan akan ditutup hari Selasa (28/3/2023).

Baca juga: PM Israel Netanyahu Akan Pertimbangkan Jadi Mediator Perang Rusia Ukraina jika Diminta

Pernyataan PM Netanyahu

AP PHOTO/TSAFRIR ABAYOV Puluhan ribu pedemo Israel menentang rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk merombak sistem pengadilan, di Tel Aviv, Sabtu (4/3/2023).

Setelah hampir tiga bulan ketegangan meningkat di Israel, PM Netanyahu akhirnya mengumumkan penangguhan reformasi sistem peradilan.

"Dari rasa tanggung jawab nasional, dari keinginan untuk mencegah perpecahan di antara rakyat kami, saya telah memutuskan untuk menghentikan pembacaan kedua dan ketiga dari RUU tersebut untuk memberikan waktu berdialog," ungkap dia dalam sebuah siaran pada Senin malam, dikutip dari AFP.

Segera setelah Netanyahu mengumumkan penangguhan tersebut, Arnon Bar-David, ketua konfederasi serikat pekerja Histadrut dilaporkan kemudian memutuskan untuk membatalkan pemogokan.

Pada hari Senin, Presiden Isaac Herzog diketahui juga ikut mendesak Netanyahu untuk menghentikan perombakan sistem peradilan yang kontroversial itu.

“Seluruh bangsa memiliki keprihatinan mendalam,” ujar Herzog Senin pagi.

Baca juga: Netanyahu-Jake Sullivan Bahas Normalisasi Hubungan Israel-Arab Saudi