WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Dinas militer masih meninjau kemungkinan disiplin pasukan yang menolak perintah untuk mendapatkan vaksin Covid-19.
Hal ini disampaikan pejabat pertahanan kepada Kongres pada Selasa (28/2/2023).
Mereka memberikan sedikit rincian tentang berapa banyak dari mereka yang dipaksa keluar dari militer ingin kembali.
Baca juga: FBI Ungkap Asal-usul Covid-19 dari Kebocoran Laboratorium Wuhan
Dilansir dari Associated Press, anggota parlemen menyatakan frustrasi dengan berita tersebut, mempertanyakan mengapa anggota layanan masih harus menghadapi disiplin karena persyaratan vaksin telah dicabut.
Gilbert Cisneros Jr, wakil menteri pertahanan untuk personel, mengatakan kepada subkomite personel Angkatan Bersenjata DPR bahwa beberapa anggota layanan yang tidak mematuhi perintah yang sah untuk mendapatkan vaksin.
Mereka tidak mencari pengecualian apa pun dan masih menjalani proses peninjauan.
“Untuk menjaga ketertiban dan disiplin yang baik, sangat penting bagi anggota dinas kami untuk pergi dan mengikuti perintah yang sah,” kata Cisneros, menambahkan bahwa dinas militer melalui setiap kasus untuk mengevaluasi apa yang harus dilakukan.
Mandat vaksin memecah belah orang Amerika dan tetap menjadi masalah politik yang diperdebatkan.
Lebih dari 8.400 tentara dipaksa keluar dari militer karena menolak mematuhi perintah yang sah ketika mereka menolak untuk mendapatkan vaksin.
Ribuan lainnya mencari pengecualian agama dan medis.
Baca juga: Takut Covid-19, Ibu Ini Kunci Diri di Rumah 3 Tahun, Polisi Dobrak Pintu
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.