Polemik Pasukan AS yang Ngotot Tolak Vaksin Covid-19

Hal ini disampaikan pejabat pertahanan kepada Kongres pada Selasa (28/2/2023).

Mereka memberikan sedikit rincian tentang berapa banyak dari mereka yang dipaksa keluar dari militer ingin kembali.

Dilansir dari Associated Press, anggota parlemen menyatakan frustrasi dengan berita tersebut, mempertanyakan mengapa anggota layanan masih harus menghadapi disiplin karena persyaratan vaksin telah dicabut.

Gilbert Cisneros Jr, wakil menteri pertahanan untuk personel, mengatakan kepada subkomite personel Angkatan Bersenjata DPR bahwa beberapa anggota layanan yang tidak mematuhi perintah yang sah untuk mendapatkan vaksin.

Mereka tidak mencari pengecualian apa pun dan masih menjalani proses peninjauan.

“Untuk menjaga ketertiban dan disiplin yang baik, sangat penting bagi anggota dinas kami untuk pergi dan mengikuti perintah yang sah,” kata Cisneros, menambahkan bahwa dinas militer melalui setiap kasus untuk mengevaluasi apa yang harus dilakukan.

Mandat vaksin memecah belah orang Amerika dan tetap menjadi masalah politik yang diperdebatkan.

Lebih dari 8.400 tentara dipaksa keluar dari militer karena menolak mematuhi perintah yang sah ketika mereka menolak untuk mendapatkan vaksin.

Ribuan lainnya mencari pengecualian agama dan medis.

Pentagon secara resmi membatalkan mandat tersebut pada bulan Januari, sebagai hasil dari undang-undang yang ditandatangani menjadi undang-undang pada akhir Desember.

Tetapi sejumlah kasus disiplin tertunda ketika persyaratan itu dibatalkan.

Cisneros dan pejabat tinggi dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara mengatakan kepada subkomite bahwa dalam beberapa kasus pasukan mungkin telah melakukan pelanggaran lain selain penolakan vaksin, sehingga setiap kasus sedang ditinjau.

Anggota parlemen juga menekan pejabat pertahanan tentang apakah pasukan yang diberhentikan diizinkan untuk kembali bertugas.

Mereka juga mempertanyakan dampak pelepasan terhadap militer, termasuk apakah itu memaksa banyak pilot keluar.