Sudan Klaim Diserang Ethiopia di Perbatasan, Beberapa Tentaranya Tewas

"Menyebarkan informasi tentang manuver militer, pembaruan front perang, dan hasil melalui media apa pun dilarang," kecuali untuk informasi yang diberikan oleh komando gabungan sipil-militer yang dibentuk untuk mengawasi keadaan darurat, layanan komunikasi pemerintah mengatakan Kamis (25/11/2021) malam.

Pernyataan itu tidak merinci implikasi dari aturan baru bagi jurnalis atau media yang meliput perang, yang pecah November lalu antara pemerintah dan pasukan pemberontak dari wilayah utara Tigray.

Menurut Reuters, konsekuensi dari penerbitan informasi yang diberikan oleh sumber yang tidak sah juga tidak dinyatakan dengan jelas.

Baca juga: PM Ethiopia Bersumpah Maju ke Medan Perang Lawan Pemberontak Tigray

Regulator media Ethiopia tidak membalas telepon dari Reuters untuk meminta klarifikasi tentang masalah ini.

Juru bicara perdana menteri, Billene Seyoum, mengatakan kepada Reuters pada Jumat (26/11/2021), "Keadaan darurat melarang entitas yang tidak berwenang menyebarluaskan kegiatan dari depan melalui berbagai saluran termasuk media," jelasnya.

Parlemen Ethiopia menunjuk Front Pembebasan Rakyat Tigray, partai yang menguasai sebagian besar Tigray, sebuah kelompok teroris awal tahun ini.

Dalam pernyataannya, layanan komunikasi pemerintah menginstruksikan "mereka yang menggunakan kebebasan berbicara sebagai dalih ... untuk mendukung kelompok teroris" agar menahan diri melakukan hal itu.

Baca juga: 16 Staf PBB Ditahan di Ibu Kota Ethiopia di Tengah Konflik

Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed mengawasi reformasi besar-besaran ketika ia menjabat pada 2018, termasuk pelarangan lebih dari 250 outlet media, pembebasan lusinan jurnalis, dan pencabutan beberapa undang-undang media, yang banyak menuai kritik.

Beberapa kelompok hak asasi mengatakan kebebasan pers terkikis sejak saat itu. Sementara di saat yang sama, pemerintah menghadapi pecahnya kekerasan mematikan, termasuk konflik di Tigray dan wilayah tetangga.

Setidaknya 38 jurnalis dan pekerja media telah ditahan di Ethiopia sejak awal 2020, kebanyakan dari mereka sejak konflik dimulai, menurut penghitungan Reuters.

Ditanya tentang penangkapan pada Mei, regulator media Ethiopia mengatakan "kebebasan berekspresi dan perlindungan pers adalah nilai-nilai suci yang diemban dalam konstitusi Ethiopia."