Warga Afghanistan Dilarang Protes Pemerintahan Baru Taliban

KABUL, KOMPAS.com - Taliban telah mengeluarkan sejumlah nama yang akan mengisi posisi jabatan tertinggi dalam pemerintahan baru di Afghanistan.

Meski begitu, nama-nama yang diumumkan untuk memimpin negara baru yang disebut Taliban sebagai Emirat Islam Afghanistan itu menuai kontroversi masyarakat dunia.

Pasalnya, terdapat sejumlah nama veteran Taliban yang masuk daftar hitam PBB. Salah satunya adalah Mullah Mohammad Hassan Akhund, yang kini ditunjuk sebagai Perdana Menteri.

Baca juga: Sosok Mullah Hasan Akhund, Pemimpin Sementara Afghanistan Era Taliban

Hassan sebelumnya menjabat sebagai menteri senior ketika rezim Taliban menguasai Afghanistan di tahun 1990 dengan brutal dan represif.

Selain itu, Taliban tidak menunjukan adanya itikad untuk mewujudkan janjinya membentuk pemerintahan yang inklusif dan mewakili setiap etnis di negara tersebut.

Posisi-posisi tertinggi kini diisi oleh para tokoh kunci Taliban dan jaringan Haqqani — divisi Taliban yang dikenal kerap melancarkan serangan mematikan.

Tidak satu pun dari nama-nama yang ditunjuk untuk memimpin pemerintahan baru itu adalah perempuan.

"Kami akan coba untuk memilih pejabat dari wilayah lain,” sebut juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, setelah pengumuman nama-nama petinggi pemerintahan dalam konferensi pers yang digelar di Kabul, Selasa (7/9/2021). Zabiullah berdalih, struktur pemerintahan yang baru diumumkan ini masih bersifat interim.

Baca juga: Taliban Segera Umumkan Pemerintahan Baru Afghanistan, Tanpa Perempuan

REUTERS/OLIVIER DOULIERY via DW INDONESIA Pertemuan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Menteri Pertahanan AS Llyod Austin, dengan Deputi Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Deputi Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Qatar Dr Khalid bin Mohammed Al Attiyah, di Doha, Qatar (7/9/2021).

Menilai aksi, bukan kata-kata

Struktur pemerintahan Taliban yang baru diumumkan diakui pemerintah Amerika Serikat (AS) cukup mengkhawatirkan. Namun, AS menyatakan hanya akan memberi penilaian dari tindakan yang akan dilakukan, termasuk membiarkan warga Afghanistan pergi dengan bebas.

"Kami melihat daftar nama yang diumumkan secara ekslusif berisikan anggota Taliban atau rekan terdekat dan tidak ada satu pun perempuan."

"Kami juga memberi catatan terhadap sejumlah rekan mereka dan rekam jejak sejumlah anggota,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, ketika Menteri Luar Negeri Antony Blinken menggelar pertemuan tentang Afghanistan di Qatar.

"Kami mengerti Taliban telah menunjukkan struktur ini sebagai kabinet pemerintahan. Namun, kami akan menilai Taliban dari tindakannya, bukan kata-katanya.”

Kemenlu AS kembali meminta Taliban untuk memberikan jalur aman bagi warga AS dan Afghanistan yang ingin keluar dari negara itu.

Blinken sebelumnya mengatakan bahwa Taliban sudah bekerja sama selama warga tersebut memiliki dokumen perjalanan, meski para politisi partai Republik dan sejumlah aktivis menuding masih ada hambatan bagi pesawat charter.

Baca juga: Taliban Ingin Jaringan Haqqani Dihapus dari Daftar Teroris AS

Taliban yang baru, sama dengan Taliban yang lama?

Tidak lama setelah daftar pejabat Taliban diumumkan, Hibatullah Akhundzada, pemimpin tertinggi rahasia Taliban yang belum pernah terlihat di muka publik sebelumnya, mengeluarkan pernyataan bahwa pemerintahan yang baru akan "bekerja keras untuk menegakkan aturan Islam dan hukum syariah.”