Aung San Suu Kyi Kurang Uang, Rutin Dikirimi Makanan oleh Pengacaranya

NAYPYIDAW, KOMPAS.com - Pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi dikabarkan kekurangan uang. Hal itu membuat pengacaranya, U Kyi Win, sampai mengirimkan paket makanan ke tempat kliennya ditahan.

"Saya mengirimkan dua karung beras dan sekitar 9 kilogram minyak," ujar U Kyi Win pada The Irrawady, Selasa (8/6/2021).

"Beberapa kebutuhan lain saya kirimkan lewat kepolisian. Saya tidak meminta bantuan siapa pun. Saya membelinya sendiri," tambahnya.

Baca juga: Hadir secara Fisik di Sidang, Ini Ucapan Tegas Aung San Suu Kyi

U Kyi Win rutin mengirimkan paket makanan ini setelah Suu Kyi bercerita bahwa dirinya kekurangan uang sampai tak bisa membeli makanan untuk dirinya, enam tahanan lain, serta anjing peliharaannya yang bernama Taichido.

Aung San Suu Kyi menyampaikan hal ini di sela sidangnya pada Senin (7/6/2021).

Baca juga: Ketua Pemilu yang Ditunjuk Militer Myanmar Akan Bubarkan Partai Aung San Suu Kyi

Suu Kyi mengaku kepada pengacaranya bahwa pihak yang menahannya sebenarnya sudah menawarkan bantuan. Namun, pemimpin National League for Democracy ini tak mau menerimanya.

"Lebih baik jika tim hukumnya yang membantu, begitu katanya," ujar U Kyi Win.

Baca juga: Dakwaan Kriminal untuk Suu Kyi Ditambah Dua

Saat ini, Suu Kyi sedang menjalani proses hukum atas enam dakwaan, termasuk dua tuntutan berdasarkan Pasal 25 dalam UU Manajemen Bencana Alam.

Perempuan berusia 75 tahun ini juga didakwa terkait Pasal 8 UU Ekspor Impor, Pasal 67 UU Telekomunikasi, Pasal 505 (b) KUHP tentang Penghasutan, dan UU Rahasia Negara.

Tim hukum Suu Kyi mengabarkan bahwa kasus perdana kliennya diperkirakan selesai pada bulan depan.

Baca juga: Ang San Suu Kyi Diam-diam Didakwa Langgar UU Rahasia Negara

Selain Suu Kyi, junta militer Myanmar juga menangkap sejumlah pejabat lainnya, termasuk Presiden Myanmar sebelum kudeta, U Win Myint.

Militer menjadikan Suu Kyi tahanan rumah di berbagai lokasi di Naypyidaw. Atas alasan keamanan, junta selalu memindahkan lokasi Suu Kyi tanpa pernah memublikasikannya.

Sementara itu, gerakan warga yang menolak kudeta militer terus berlanjut di Myanmar. Kelompok pemantau Lembaga Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) melaporkan, setidaknya 857 orang tewas akibat bentrok dengan aparat hingga saat ini.