Ketua Pemilu yang Ditunjuk Militer Myanmar Akan Bubarkan Partai Aung San Suu Kyi

NAYPYIDAW, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum, yang ditunjuk militer Myanmar, menyatakan akan mempertimbangkan untuk membubarkan partai pimpinan Aung San Suu Kyi.

Lembaga tersebut berdalih partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dituding terlibat dalam penipuan pemilihan umum (pemilu), dan para pemimpinnya dituduh melakukan pengkhianatan.

Baca juga: Militer Myanmar dapat Pasokan Bahan Bakar Jet dari PetroChina

Partai NLD berkuasa setelah kemenangan telak pada pemilu 2015, dan memenangkan mayoritas yang lebih besar dalam pemilihan umum Myanmar November lalu.

Pemerintahan itu seharusnya memulai masa jabatan kedua pada Februari. Namun militer Myanmar merebut kekuasaan dalam kudeta, dan menangkapnya dan puluhan pejabat tinggi pemerintah dan anggota partai.

Pemimpin Junta Jenderal Min Aung Hlaing mengutip kecurangan pemilu sebagai alasan pengambilalihan tentara.

Dia mengklaim "ada kecurangan yang mengerikan dalam daftar pemilih." Partai Pembangunan dan Solidaritas Persatuan yang didukung tentara, yang menderita kerugian besar yang tak terduga dalam pemilu, membuat tuduhan serupa.

Pengamat independen membantah pernyataan penyimpangan yang tersebar luas dalam pemilu 2020 tersebut.

Partai politik Myanmar dipanggil untuk membahas rencana perubahan sistem pemilu Myanmar pada pertemuan pada Jumat (21/5/2021).

Ketua Komisi Pemilihan Umum Thein Soe dalam pertemuan itu mengatakan penyelidikan pemilihan tahun lalu yang akan segera selesai menunjukkan bahwa partai Suu Kyi telah bekerja secara ilegal dengan pemerintah, untuk memberikan partainya keuntungan di jajak pendapat.

"Kami akan menyelidiki dan mempertimbangkan apakah partai tersebut harus dibubarkan, dan apakah pelakunya harus dihukum sebagai pengkhianat," katanya melansir AP.

Baca juga: Kekerasan Kudeta Myanmar Terus Berlanjut, Jepang Ancam Hentikan Semua Bantuan

Partai Suu Kyi, telah mendukung gerakan massa yang menentang pengambilalihan militer.

Tapi NLD terus-menerus menghadapi “perundungan” sejak kudeta. Junta menangkap sejumlah anggota partai, sementara kantor-kantornya digrebek dan ditutup.

Junta awalnya mengumumkan bahwa mereka akan mengadakan pemilihan baru setahun setelah mengambil alih kekuasaan. Tetapi kemudian mengurungkan niatnya dan mengatakan penundaan itu bisa sampai dua tahun.

Sebelum dimulainya reformasi demokrasi satu dekade lalu, Myanmar diperintah oleh militer selama 50 tahun.

Partai Suu Kyi juga memenangkan pemilu pada 1990, tetapi militer turun tangan untuk mencegahnya mengambil alih kekuasaan.