Duta Besar Myanmar untuk PBB Desak Larangan Terbang ke Myanmar, Usai Lebih dari 600 Jiwa Tewas

Kekuatan veto Beijing

China dan Rusia memiliki hak veto di Dewan Keamanan dan umumnya menentang sanksi internasional. Namun Beijing, sekutu utama militer Myanmar, telah semakin menyuarakan keprihatinan tentang ketidakstabilan di tetangganya.

Linda Thomas-Greenfield, duta besar AS untuk PBB, mengatakan militer "perlu merasakan kerugian akibat tindakan mengerikannya" setelah mengabaikan kecaman sebelumnya.

“Akankah Dewan berdalih soal bahasa dalam pernyataan lain, atau akankah kita bertindak untuk menyelamatkan nyawa rakyat Burma?” katanya, menggunakan nama lama Myanmar, Burma.

Estonia, anggota tidak tetap Dewan, menyerukan untuk mengerjakan resolusi yang akan mencakup sanksi dan embargo senjata.

Diplomasi meningkat

Dengan meningkatnya kekerasan dan pengungsi mengalir keluar dari perbatasan Myanmar, kekuatan regional juga meningkatkan upaya untuk menemukan resolusi.

“KTT yang telah lama dipertimbangkan terkait Myanmar oleh negara-negara ASEAN akan berlangsung pada 20 April, Nathalie Broadhurst,” kata Wakil Duta Besar Perancis untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa kepada Dewan Keamanan.

Para diplomat mengatakan pertemuan itu diharapkan dilakukan secara langsung di Jakarta, markas besar ASEAN, tetapi ada perpecahan di dalam blok 10 negara itu.

“Di satu sisi, ada Thailand, Laos dan Kamboja, yang berada dalam menahan diri, tidak ada yang bisa diharapkan, ini masalah politik internal,'” kata seorang diplomat.

Sementara Singapura, Malaysia dan Indonesia terbuka untuk peran yang lebih aktif untuk ASEAN.

Baca juga: Cerita Pengungsi yang Kabur dari Myanmar, 2 Kali Gagal Kabur ke India

Upaya diplomatik lainnya menghadapi tantangan langsung dari pemerintah militer. Junta Myanmar menolak kehadiran utusan khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, yang sedang melakukan tur ke negara-negara Asia.

“Kami belum mengizinkan ini. Kami juga tidak memiliki rencana untuk mengizinkannya (masuk) saat ini,” kata juru Militer Myanmar bicara Zaw Min Tun kepada kantor berita AFP.

Burgener terus mengupayakan pertemuan tatap muka dengan militer, serta pemimpin sipil Aung San Suu Kyi, yang telah ditahan sejak kudeta.

Sebagai tanda lebih lanjut dari penjangkauan diplomatik yang diam-diam tetapi berkembang, ada laporan bahwa China telah membuka kontak dengan CRPH, sebuah kelompok yang mewakili pemerintah sipil yang digulingkan.

Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Beijing mengatakan China telah melakukan kontak dengan "semua pihak”sebagai bagian dari upaya memulihkan stabilitas.

Baca juga: Menlu Retno: Inggris Dukung ASEAN Dorong Resolusi Krisis di Myanmar

Ratusan tewas

Setidaknya 618 warga sipil telah tewas dalam tindakan keras militer terhadap protes dan hampir 3.000 ditangkap, menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik pada Jumat (8/4/2021).