Ingin "Patriot" yang Pimpin Hong Kong, China Sahkan Perubahan Aturan Pemilu

BEIJING, KOMPAS.com - Pemerintah China mengesahkan perubahan aturan pemilihan umum yang bakal semakin menancapkan pengaruh mereka.

Melalui perubahan regulasi, "Negeri Panda" ingin memastikan hanya "patriot" yang bisa memimpin kota itu.

Para pengkritik memperingatkan, pengesahan itu akan mematikan demokrasi dan menjauhkan oposisi untuk ikut mengurus pemerintahan.

Baca juga: Tak Rekomendasikan Vaksin Covid-19 Buatan China, Klinik di Hong Kong Dihukum

Melalui perubahan itu, setiap legislator harus menyatakan kesetiaan mereka kepada China daratan.

Aturan karet itu disahkan Beijing, dalam pertemuan Kongres Rakyat Nasional (NPC) yang diselenggarakan awal Maret ini.

Media pemerintah China melaporkan, Komite Tetap NPC dengan suara bulat meloloskan perubahan aturan pemilu tersebut.

Dilansir BBC Selasa (30/3/2021), aturan itu secara resmi menganeksasi mini-konstitusi Hong Kong, Hukum Dasar (Basic Law).

Penjabaran rencananya, yang akan berdampak pada Dewan Legislatif (LegCo), akan diumumkan secepatnya.

Kepala Eksekutif Carrie Lam rencananya akan menggelar konferensi pers membahas perubahan tersebut.

Baca juga: China Buat Aturan Baru di Pemilu Hong Kong, Begini Gambarannya...

Mengamendemen aturan hukum dasar?

Upaya Beijing itu jelas memunculkan kontroversi, karena berpotensi mengubah Basic Law yang menjamin kebebasan.

Padahal, aturan itu sudah disepakati oleh "Negeri Panda" ketika Inggris mengembalikan kota itu di 1997.

Politisi yang pro-Beijing menyatakan, aturan itu tidak akan mengubah konstitusi yang sudah ditetapkan.

Pernyatan itu juga dibenarkan Ian Chong, profesor politik di National University of Singapore. "Teknisnya, tidak akan mengubah Basic Law," kata dia.

Namun, Chong menyebut dampak sebenarnya adalah ketika perubahan itu menggerus pemilu yang kompetitif dan bergerak menuju hak pilih universal.

Pada November 2020, sejumlah politisi oposisi dilarang ikut pemilihan, yang berimbas pada mundurnya seluruh kontra pemerintah.

Baca juga: China Ubah Sistem Pemilu Hong Kong, Demokrasi Semakin Digerogoti