Sanksi Bertubi-tubi Hujani Militer Myanmar, dari AS, Uni Eropa, sampai Inggris

Selain itu, enam perusahaan yang mereka pegang juga tak luput dari sanksi, akibat kudeta Myanmar sejak 1 Februari dan membunuh para demonstran.

Keenam perusahaan Myanmar yang masuk daftar hitam AS termasuk A&M Mahar yang dipegang Aung Pyae Sone.

Justice for Myanmar menerangkan, A&M menawarkan akses perusahaan farmasi asing ke pasar Myanmar, dengan mencari persetujuan dari BPOM Myanmar.

Baca juga: Kudeta Myanmar, 2 Anak Jenderal Min Aung Hlaing Masuk Blacklist AS

5. Uni Eropa jatuhkan sanksi ke 10 jenderal Myanmar

Uni Eropa pada Senin (22/3/2021) menjatuhkan sanksi ke 10 petinggi militer Myanmar, termasuk Jenderal Min Aung Hlaing yang memimpin kudeta.

Sanksi untuk Min Aung Hlaing berupa pembekuan aset dan blacklist visa, kata jurnal resmi Uni Eropa yang dikutip AFP.

Blok 27 negara itu pun menambahkan, sembilan petinggi militer lainnya serta kepala komisi pemilihan Myanmar masuk daftar sanksi juga.

Ini adalah hukuman pertama Uni Eropa terhadap kudeta militer Myanmar.

Baca juga: Uni Eropa Jatuhkan Sanksi ke 10 Jenderal Myanmar, Termasuk Min Aung Hlaing

6. Sanksi lagi dari AS

AS pada Senin (22/3/2021) menjatuhkan sanksi terbarunya kepada militer Myanmar, yakni ke Kepala Polisi Than Hlaing dan Letnan Jenderal Aung Soe.

Keduanya dikatakan bertanggung jawab atas penggunaan kekuatan mematikan, yang telah menewaskan ratusan orang di demo Myanmar beberapa pekan terakhir.

Kemenkeu AS mencatat, pada awal demo Myanmar aparat keamanan menggunakan kekuatan yang tidak mematikan untuk menangani massa.

Namun, sejak Than Hlaing diangkat sebagai kepala polisi dan wakil menteri dalam negeri pada 2 Februari, aparat menindak brutal demonstran pro-demokrasi.

AP PHOTO/- Polisi anti huru-hara memegangi seorang pengunjuk rasa sementara yang lainnya bersiap memukuli dalam insiden di Tharkata, luar Yangon, Myanmar,pada 6 Maret 2021.

Kemudian Aung Soe dikatakan berada di balik perintah mengirim tentara untuk menghadapi pengunjuk rasa, menggunakan senjata, serta taktik medan perang.

"Ini menunjukkan bahwa kekuatan mematikan digunakan secara terencana, disusun rapi, dan terkoordinasi untuk melawan demo anti-kudeta," kata Kemenkeu AS.

Sanksi juga dijatuhkan pada dua divisi infanteri tentara yang terlibat dalam penanganan demo anti-kudeta Myanmar.

Baca juga: Anak Junta Diburu Massa Anti-kudeta Militer Myanmar untuk Beri Hukuman Sosial

Apakah sanksinya cukup kuat?

John Sifton direktur advokasi Asia di Human Rights Watch memuji kebijakan Kemenkeu AS yang secara langsung menyentuh kekayaan Min Aung Hlaing, tetapi juga meminta tindakan yang lebih kuat.

"Ini bukan hukuman yang kami yakini akan membawa perubahan perilaku."

"Kami menyarankan mereka fokus ke aliran pendapatan yang lebih besar, dan kalau dipotong akan jauh lebih menyakitkan bagi militer sebagai sebuah institusi," menurut Sifton dikutip dari Reuters, Rabu (10/3/2021).

Ia mengacu pada pundi-pundi uang dari proyek-proyek minyak dan gas yang melibatkan perusahaan internasional.

Baca juga: Suster Ann Roza Kisahkan Keberaniannya Kembali Berlutut di Depan Aparat Myanmar