Menurut Abhilash, yang telah mengikuti kasus ini dengan cermat, kasus ini termasuk "kriminalisasi politik" dan "kasus penganiayaan politik".
"Hak-hak fundamental Mr Kappan sedang diinjak-injak", protesnya.
Para kritikus menuduh pemerintah saat ini di Uttar Pradesh, yang dipimpin oleh biksu Hindu kontroversial berjubah, Yogi Adityanath, menargetkan muslim secara tidak adil.
Yogi Adityanath telah digambarkan sebagai politisi paling memecah belah dan kejam di India. Dia dituduh menggunakan demonstrasi pemilihannya untuk mengobarkan histeria anti-Islam di negara Asia Selatan itu.
Pemerintah dan kepolisiannya mengacuhkan kecaman global atas cara mereka menyelesaikan kasus pemerkosaan dan kematian perempuan muda di Hathras. Terutama setelah pihak berwenang mengkremasi tubuh gadis itu di tengah malam, dan menjauhkan keluarga dan media dari tumpukan kayu pemakamannya.
Baca juga: China dan India Berebut Pengaruh Politik Lewat Diplomasi Vaksin Covid-19
Beberapa hari setelah kematian wanita muda Dalit, protes diadakan di seluruh India. Di Uttar Pradesh, petugas dikritik keras karena memukuli pengunjuk rasa dengan tongkat dalam upaya menghentikan mereka mengunjungi keluarga korban.
Para pemimpin oposisi yang bergabung dengan protes juga didorong.
Pada 4 Oktober, sehari sebelum Kappan dan reporter BBC pergi secara terpisah ke Hathras, Adityanath mengklaim bahwa ada "konspirasi internasional" untuk menodai citra India.
Dia mengklaim "insiden itu dieksploitasi oleh mereka yang marah pada kemajuan pemerintahannya."
Kondisi ini membuat khawatir para aktivis kebebasan pers, yang mengatakan mereka khawatir India semakin tidak aman bagi jurnalis.
Tahun lalu, negara itu menduduki peringkat 142 pada Indeks Kebebasan Pers Dunia dari 180 negara. Peringkatnya dalam laporan yang disusun setiap tahun oleh Reporters Without Borders tersebut, turun dua peringkat dari tahun sebelumnya.
Pada Februari, polisi mengajukan tuntutan pidana terhadap delapan jurnalis yang meliput protes petani di Delhi.
Jurnalis wanita dan orang-orang dari komunitas Muslim secara khusus dipilih karena diejek di media sosial.
Polisi tidak dapat memberikan satu pun bukti yang memberatkan Kappan, kata Abhilash, pengacara Mahkamah Agung.
Namun menurutnya, aparat dan pemerintah India sudah berhasil dalam satu hal, yaitu mengirim peringatan kepada wartawan untuk tidak pergi ke Hathras.
Penangkapan Kappan "berbeda dengan penangkapan orang biasa", kata pengacaranya, Matthews.
“Membungkam media adalah akhir dari demokrasi,” ujarnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.