PM Muhyiddin Tatap Pemilu Dini untuk Akhiri Kemelut Politik Malaysia

PUTRAJAYA, KOMPAS.com – Ketidakstabilan politik secara berkepanjangan yang melanda Malaysia kelihatannya akan berakhir di kotak suara.

Perdana Menteri Muhyiddin Yassin kembali menyampaikan pekan ini, dia akan meminta Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah untuk membubarkan parlemen setelah pencabutan keadaan darurat untuk melawan pandemi Covid-19.

Pembubaran parlemen akan membuka jalan pemilu dini yang diprediksi akan diselenggarakan paling cepat pada bulan September mendatang.

Baca juga: PM Malaysia Jadi Pemimpin Pertama di Dunia yang Umrah saat Pandemi Covid-19

Retaknya hubungan UMNO dan Bersatu

Posisi politik Muhyiddin, seperti bulan-bulan sebelumnya sejak dia berkuasa 1 Maret tahun lalu, masih tidak aman.

Walau berhasil merebut kembali mayoritas parlemen pekan lalu, Muhyiddin rawan jatuh sewaktu-waktu.

Seperti diketahui, dua parlementarian dari kubu oposisi Pakatan Harapan memilih bergabung dengan koalisi Perikatan Nasional pimpinan Muhyiddin.

Larry Sng dan Steven Choong, dua politisi dari negara bagian Sarawak memutuskan meninggalkan Partai Keadilan Rakyat (PKR) pimpinan Anwar Ibrahim.

Bergabungnya dua parlementarian ini memberikan 111 kursi parlemen kepada Muhyiddin Yassin, berbanding 109 yang dikuasai oposisi.

Namun, mayoritas sangat tipis ini rawan lenyap setelah retaknya hubungan antara Partai Bersatu pimpinan Muhyiddin dan Partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO).

Baca juga: Mahathir Beri Nasihat ke PM Malaysia jika Ingin Krisis Covid-19 Berakhir

Kedua mitra koalisi ini mengumumkan akan mengakhiri perkawinan politik mereka ketika parlemen dibubarkan. UMNO memutuskan akan bertarung di bawah payung koalisi Barisan Nasional.

Pasang surut hubungan kedua partai Melayu nasionalis ini memang mewarnai setahun pemerintahan Muhyiddin.

Berkali-kali petinggi UMNO mengancam akan menarik dukungan kepada Muhyiddin. Rezim Muhyiddin otomatis akan kolaps jika UMNO mencabut mosi percaya di parlemen.

Ketidakharmonisan UMNO dan Bersatu sudah terlihat sejak UMNO menolak bergabung di koalisi Perikatan Nasional.

Pejabat UMNO dengan gamblang mengecam Bersatu yang memperlakukan mereka dengan tidak hormat sebagai mitra senior koalisi. Padahal UMNO memiliki jumlah kursi yang paling banyak.

UMNO dikabarkan tidak senang karena diberikan portofolio kementerian yang tidak strategis.