Setahun Kudeta Politik Muhyiddin Yassin, Krisis Politik Malaysia Masih Berlanjut

KUALA LUMPUR, KOMPAS.com – Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin akan genap setahun berkuasa 1 Maret besok.

Tentunya ingatan dunia terutama rakyat Malaysia masih segar bagaimana Muhyiddin secara mengejutkan ditunjuk menjadi orang nomor satu negeri “Jiran” oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah.

Muhyiddin yang menjabat Menteri Dalam Negeri awalnya tidak diperhitungkan sama sekali berhasil menyingkirkan pendahulunya Mahathir Mohamad dan Presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR) Anwar Ibrahim yang sudah menunggu 22 tahun untuk memimpin Malaysia.

Kudeta yang kerap disebut Langkah Sheraton itu dimulai dengan keluarnya partai Bersatu pimpinan Muhyiddin dan belasan parlementarian PKR dipimpin Azmin Ali menggulingkan koalisi Pakatan Harapan pimpinan Mahathir yang berkuasa setelah kemenangan mengejutkan pada pemilihan umum (pemilu) 9 Mei 2018.

Selama 22 bulan berkuasa, Pakatan dilanda konflik internal terutama menyangkut suksesi kekuasaan dari Mahathir ke Anwar yang telah dijanjikan oleh politisi senior berusia 95 tahun itu.

Mahathir enggan menyerahkan kekuasaan ke musuh politik bebuyutannya itu. Disfungsi Pakatan diperparah oleh ketegangan antara Bersatu dan Partai Aksi Demokratik (DAP) yang didominasi oleh etnis Tionghoa Malaysia.

DAP yang ketika itu memegang posisi krusial Menteri Keuangan kerap disebut menyandera Mahathir dan membahayakan keistimewaan hak-hak suku Melayu.

Adapun komponen partai penyokong Pakatan Harapan setelah keluarnya Bersatu adalah PKR, DAP, dan Partai Amanah.

Baca juga: Raja Malaysia Izinkan Parlemen Bersidang, Pukulan Telak bagi PM Muhyiddin Yassin

Teka-teki mayoritas Muhyiddin

Pemerintahan Muhyiddin yang diberi nama Perikatan Nasional sangat tidak stabil karena terus dirongrong pertanyaan mengenai mayoritas parlemen yang dipegang di Dewan Rakyat.

Koalisi Perikatan Nasional terdiri dari Bersatu, Partai Islam se-Malaysia (PAS), dan partai regional Solidaritas Tanah Air (STAR) dari Sabah.

Partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) yang memiliki hubungan panas-dingin dengan Bersatu menolak bergabung dengan Perikatan namun memberikan dukungan parlementer kepada koalisi Muhyiddin.

Pakatan Harapan dipimpin Anwar sebagai Pemimpin Oposisi kerap mempertanyakan legitimasi pemerintahan Muhyiddin.

Klaim mayoritas ini sempat mendingin setelah Muhyiddin berhasil meloloskan anggaran belanja negara pada pertengahan Desember lalu dengan dukungan 111 parlementarian berbanding 108 yang menolak.

Adapun 1 orang yaitu politisi senior UMNO Tengku Razaleigh Hamzah atau akrab dipanggil Ku Li memilih abstain.

Baca juga: UMNO Tegaskan Dukungannya kepada PM Malaysia Muhyiddin Yassin

Namun pada Januari, Ku Li dan 2 parlementarian UMNO lain yaitu Ahmad Jazlaan Yaakub dan Nazri Abdul Aziz resmi menarik dukungan mereka yang berarti pemerintahan Muhyiddin di atas kertas telah kehilangan mayoritas parlemen.

Dewan Rakyat saat ini memiliki 220 anggota. 2 kursi kosong karena meninggalnya parlementarian bersangkutan. Perikatan Nasional mengontrol 109 kursi sedangkan Pakatan 111 kursi.

Diperlukan minimal 111 kursi untuk membentuk pemerintahan mayoritas.

Muhyiddin masih bisa bernapas setelah Sultan Abdullah menyetujui deklarasi keadaan darurat pada 12 Januari hingga 1 Agustus mendatang untuk melawan pandemi Covid-19.

Dekrit darurat ini membekukan parlemen Malaysia yang berarti Muhyiddin dapat menghindari mosi tidak percaya yang akan diajukan Pakatan untuk menggulingkannya.

Oposisi mengecam Muhyiddin membahayakan demokrasi Malaysia dengan menggunakan dekrit darurat untuk mempertahankan kekuasaannya yang sudah menjadi pemerintahan minoritas.

Namun kabar mengejutkan muncul awal pekan ini setelah Sultan Abdullah mengumumkan bahwa parlemen dapat kembali bertemu di masa darurat.

Hal ini berarti oposisi Pakatan memiliki peluang untuk kembali menguji mayoritas Muhyiddin. Sejauh ini Perdana Menteri berusia 73 tahun itu belum mengomentari mengenai kapan parlemen akan kembali bersidang.

Baca juga: Jokowi Terima Kunjungan PM Malaysia Muhyiddin Yassin di Istana Merdeka

Jalan keluar krisis politik Malaysia

Tidak stabilnya pemerintahan Malaysia dalam setahun terakhir telah menurunkan kepercayaan investor.

Pemerintahan Muhyiddin kewalahan menghadapi pandemi Covid-19 yang melonjak setelah blunder penyelenggaraan pemilu di Sabah pada bulan September lalu. Padahal sebelum itu pandemi virus corona di Malaysia sangat terkendali.

Saat ini kasus harian Covid-19 di Malaysia masih berkisar lebih dari 2.000 kasus. Muhyiddin bahkan harus memberlakukan kembali lockdown parsial bulan Januari lalu.

Kondisi ekonomi Malaysia juga terpuruk pada 2020 di mana angka GDP mengalami kontraksi sebesar 5,6 persen, angka terburuk sejak krisis moneter pada tahun 1998.

Pemilu dini dipercaya sebagai satu-satunya opsi untuk mengakhiri krisis politik berkepanjangan ini.

Muhyiddin telah berjanji akan menggelar pemilu dini setelah kurva Covid-19 melandai.

Di sisi lain, kubu Pakatan menegaskan mandat rakyat harus dikembalikan kepada mereka sebagai pemenang pemilu 2018.

Pemilu dini bagi Pakatan dikhawatirkan akan memperburuk kembali penyebaran virus corona. Malaysia juga baru saja memulai vaksinasi yang akan menelan waktu yang tidak sebentar.

Baca juga: Dikepung UMNO, Anwar dan Mahathir, Apakah Muhyiddin Bertahan Jadi PM Malaysia?

Peta pertarungan politik pemilu dini sesungguhnya berpotensi sangat tidak bersahabat bagi Muhyiddin.

UMNO yang berkali-kali meradang dengan Muhyiddin telah memberi sinyal kuat tidak tertarik berkoalisi dengan Muhyiddin.

Partai penguasa Malaysia selama 61 tahun itu memilih memperkuat koalisi Barisan Nasional. UMNO juga sudah berencana menarik dukungan partai sebelum deklarasi keadaan darurat.

Hal ini berarti sangat besar kemungkinan kandidat UMNO berhadapan head-to-head dengan kandidat Bersatu di puluhan daerah pemilihan (dapil) dengan mayoritas pemilih Melayu.

UMNO menyatakan optimis akan memulihkan kembali dominasi mereka di kancah perpolitikan Malaysia dan tidak khawatir suara pemilih Melayu terpecah dengan Bersatu dan PAS seperti yang terjadi pada pemilu Mei 2018.

Konflik internal yang melanda koalisi berkuasa Malaysia juga mendera oposisi Pakatan.

Sampai sejauh ini Pakatan masih terpecah antara mendukung Anwar sebagai calon PM atau mencari tokoh alternatif, terutama setelah kegagalan memalukan Anwar mendepak Muhyiddin setelah mengeklaim mayoritas besar dan meyakinkan pada bulan September 2020.

Pakatan juga belum memutuskan apakah akan kembali bekerjasama dengan Mahathir dan partai barunya Partai Pejuang.

Hubungan Mahathir dan Anwar, dua sosok yang mendominasi perpolitikan Malaysia dalam 2 dekade terakhir membeku setelah kolapsnya pemerintahan Pakatan.

Kedua politisi ini saling menyalahkan satu sama lain sebagai biang kerok dari kemelut politik ini.

Baca juga: Serahkan Dukungan Mayoritas ke Raja Malaysia, Anwar Ibrahim Minta PM Muhyiddin Mundur