Menlu dari Pihak Militer Myanmar Terbang ke Thailand untuk Bicarakan Krisis

The Future Nation Alliance, sebuah kelompok aktivis yang berbasis di Myanmar, sebelumnya mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kunjungan Retno akan "sama saja dengan mengakui junta militer.”

Kelompok itu menuntut pejabat asing bertemu Htin Lin Aung, seorang anggota komite yang mewakili anggota parlemen yang digulingkan. Dia telah ditunjuk sebagai "pejabat yang bertanggung jawab atas hubungan luar negeri".

Desakan internasional

Upaya Indonesia untuk menyelesaikan krisis muncul seiring dengan meningkatnya kepedulian internasional atas kondisi masyarakat Burma.

Negara-negara kaya dari G7 pada Selasa (23/2/2021) mengutuk intimidasi dan penindasan terhadap mereka yang menentang kudeta.

"Siapapun yang menanggapi protes damai dengan kekerasan harus dimintai pertanggungjawaban," ujar menteri luar negeri kelompok itu dalam sebuah pernyataan.

Negara-negara Barat berusaha meningkatkan tekanan pada junta minggu ini. Peringatan disampaikan Uni Eropa yang sedang mempertimbangkan sanksi untuk menargetkan bisnis yang dimiliki oleh tentara.

Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada dua anggota junta lagi, dan memperingatkan akan dapat mengambil tindakan lebih lanjut.

Baca juga: KBRI Yangon Didemo, Indonesia Bantah Dukung Pemilu Baru di Myanmar

Sementara menurut laporan media, China secara tradisional mengambil sikap yang lebih lunak. Pemerintah Beijing mengatakan tindakan internasional harus berkontribusi pada stabilitas, mempromosikan rekonsiliasi dan menghindari memperumit situasi.

Panglima militer Jenderal Myanmar Min Aung Hlaing telah menyerukan agar belanja negara dan impor dipotong. Sementara ekspor ditingkatkan untuk menghidupkan kembali apa yang disebutnya sebagai “ekonomi yang sedang sakit”.

Dia tidak mengaitkan protes dengan masalah ekonomi, tetapi menyatakan pihak berwenang mengikuti jalur demokrasi dalam menangani demonstran. Junta militer mengklaim polisi menggunakan kekuatan minimal, seperti peluru karet, menurut lapor media pemerintah.

Pasukan keamanan tampaknya lebih “mengendalikan diri.” Terlebih jika dibandingkan dengan tindakan keras sebelumnya, yang dilakukan terhadap orang-orang pendukung demokrasi, selama hampir setengah abad pemerintahan langsung di bawah militer.

Meski begitu, tiga pengunjuk rasa telah ditembak dan dibunuh. Militer mengatakan seorang polisi tewas karena luka-luka yang dideritanya selama mengamankan protes.

Baca juga: AS Jatuhkan Sanksi Baru untuk 2 Pemimpin Junta Militer Myanmar