Di Israel dan Sekitarnya, Vaksin Covid-19 Membawa Kekuatan Politik

TEL AVIV, KOMPAS.com - Baik di Israel maupun negara lain di Timur Tengah, minyak dan senjata seakan tergeser oleh vaksin virus corona yang muncul sebagai "mata uang pilihan terbaru".

Dengan Israel kembali membuka perekonomian, melakukan pertukaran tahanan dengan Suriah serta kedatangan sejumlah vaksin di Jalur Gaza menunjukkan bahwa mereka yang punya akses ke vaksin memiliki kekuatan politik di wilayah berkonflik.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah berada di garis depan tren ini, berharap terpilih kembali pada ajang pemilihan dengan memvaksinasi populasi orang dewasa di Israel.

Pada saat yang sama, dia menawarkan penghargaan kepada mereka yang mau divaksinasi dan menghukum mereka yang menolak.

Israel telah menjadi negara tercepat dalam kampanye vaksinnya. Setidaknya, satu dosis untuk lebih dari setengah dari 9,3 juta orangnya sudah terpenuhi.

Baca juga: Israel Iming-imingi Makanan Gratis Agar Rakyatnya Mau Divaksin Covid-19

Jauh berbeda dengan penantian panjang di Eropa dan Amerika Serikat (AS), di Israel klinik setempat bahkan menawarkan makanan gratis dan cappuccino untuk memikat orang-orang yang enggan divaksin agar mau divaksin.

Bagaimanapun, upaya Netanyahu agaknya berhasil seiring jumlah infeksi virus corona dan kematian akibat virus tersebut menurun.

PM Israel itu lalu mencabut sejumlah aturan pembatasan, membuka kembali pusat perbelanjaan pada Minggu (21/2/2021), dan beberapa sekolah dari lockdown ketiga.

Dan, dalam beberapa pekan mendatang, semua sekolah dan restoran diharapkan dapat dibuka kembali, tepat pada pemilihan 23 Maret.

“Waktunya tepat untuknya [Netanyahu],” kata Gideon Rahat, seorang ilmuwan di bidang politik di Hebrew University Israel dikutip Associated Press (AP).

Baca juga: Vaksinasi Berhasil, Israel Longgarkan Lockdown

Namun, apakah keberhasilan kampanye vaksinnya akan cukup mengalihkan perhatian publik dari pengadilan korupsi terhadap Netanyahu yang tengah berlangsung serta kemerosotan ekonomi karena pandemi, adalah masalah lain.

Menurut Rahat, banyak yang bergantung pada agenda Netanyahu. "Dia akan bicara soal vaksin sepanjang waktu," ujar Rahat, sementara yang lain fokus pada kesalahan langkah yang diambilnya setahun terakhir.

Selama lockdown, ratusan ribu orang kehilangan pekerjaan dan bisnis mereka. Ada kemarahan publik yang luas atas pelanggaran lockdown yang dilakukan komunitas agama ultra-Ortodoks, sekutu politik utama Netanyahu.

Dan banyak yang berpendapat PM Israel itu terlalu lama menutup bandara utama negara itu, memungkinkan varian virus masuk dan menginfeksi cepat mereka yang belum divaksinasi.

Netanyahu pada Sabtu lalu meluncurkan program "paspor hijau" untuk mereka yang sudah divaksin penuh dan memungkinkan mereka hadir dalam acara-acara publik, melakukan perjalanan ke luar negeri serta menjadi pelanggan di restoran dan pusat kebugaran.

Baca juga: Dimediasi Rusia, Israel-Suriah Tukar Tawanan, 2 Gembala untuk 1 Wanita Israel

Mereka yang belum divaksin tidak mendapatkan "paspor hijau" ini dan tentunya dilarang melakukan serangkaian kegiatan itu.

“Saya meminta semua orang yang belum divaksinasi - segera divaksinasi. Anda akan memiliki paspor hijau dan Anda juga yang akan mendapatkan keuntungan darinya,” kata Netanyahu saat sesi foto di sebuah pusat kebugaran kota Tel Aviv.

Israel juga telah menghadapi kritik internasional karena mengecualikan warga Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza yang mereka duduki dari kampanye vaksinasi.

Namun Netanyahu dilaporkan menunjukkan sedikit keraguan saat membeli vaksin Sputnik V buatan Rusia sekitar 1,2 juta dollar AS demi bertukar tahanan dengan musuh bebuyutan Suriah pada kesepakatan minggu lalu untuk membebaskan seorang wanita Israel yang ditahan di Damaskus.

PM Israel itu kemudian membual bahwa hubungan hangatnya dengan Putinlah yang membantu mencapai kesepakatan tersebut.

Baca juga: Vaksin Covid-19 Pertama Gaza Akhirnya Sampai Setelah Sempat Diblokir Israel

Ditanya tentang kesepakatan yang dilaporkan itu, Netanyahu mengelak. Dia mengatakan "tidak ada satu pun vaksin Israel" yang dikirim ke Suriah, negara yang menampung pasukan Iran yang juga musuh bebuyutan Israel.

Tetapi dia tidak mengatakan apakah Israel telah membayar Rusia untuk vaksin tersebut.

"Adalah sah bagi pemerintah Israel untuk memutuskan untuk menyimpang dari norma-norma masa lalu dan membayar dengan bentuk 'mata uang lain'," tulis Yoav Limor, seorang koresponden urusan militer Israel, di Israel Hayom.

Limor menjelaskan bahwa jelas seseorang akan merasa tidak nyaman apabila kedoknya terungkap.

Namun Netanyahu tampaknya tidak tergoyahkan. Seorang pejabat Israel yang bicara dengan syarat anonim mengatakan pada Minggu bahwa Israel sedang mempertimbangkan untuk berbagi kelebihan vaksin dengan negara-negara sahabat.

Baca juga: PM Israel Netanyahu Akui Perbedaan dengan Joe Biden Soal Iran dan Palestina

Perbedaan keberhasilan kampanye Israel dalam memvaksin warganya sendiri dan mengecualikan Palestina juga menuai kritik dari pejabat PBB dan kelompok hak asasi.

PBB menyoroti ketidaksetaraan antara negara kaya dan miskin yang mendapatkan akses ke vaksin.

Kelompok-kelompok HAM berpendapat bahwa Israel bertanggung jawab untuk memvaksinasi orang-orang Palestina, sementara Israel berpendapat bahwa di bawah perjanjian perdamaian sementara, Israel tidak bertanggung jawab untuk memvaksinasi mereka.

Ahmad Tibi, seorang anggota parlemen Arab terkemuka di parlemen Israel, menulis di Twitter "Haruskah kita menunggu orang Yahudi menyeberangi perbatasan dengan Gaza agar mereka berhak mendapatkan vaksin?"

Baca juga: Program Vaksinasi Covid-19 Israel Tunjukkan Pfizer 94 Persen Efektif Cegah Infeksi

Presiden Palestina Mahmoud Abbas telah berjuang untuk mendapatkan vaksin bagi rakyatnya. Sejauh ini, dia telah menerima 2.000 dosis dari Israel untuk merawat pekerja medis di Tepi Barat, dan 10.000 dosis dari Rusia.

Salah satu saingan utama Abbas, Mohammed Dahlan pada Minggu mengatur pengiriman 20.000 dosis vaksin Sputnik V Rusia dari Uni Emirat Arab.

Langkah Dahlan, mantan ajudan Abbas yang dipaksa mengasingkan diri setelah berselisih dengan pemimpin Palestina itu, tampaknya bertujuan untuk membuat Abbas tampak lemah menjelang pemilihan parlemen yang dijadwalkan pada Mei.

Dahlan dengan kata lain "meningkatkan posisi dan kehadiran politiknya" dengan cara itu, menurut Mustafa Ibrahim, seorang penulis yang berbasis di Gaza.

Baca juga: Program Vaksinasi Covid-19 Israel Tunjukkan Pfizer 94 Persen Efektif Cegah Infeksi