Di Israel dan Sekitarnya, Vaksin Covid-19 Membawa Kekuatan Politik

Mereka yang belum divaksin tidak mendapatkan "paspor hijau" ini dan tentunya dilarang melakukan serangkaian kegiatan itu.

“Saya meminta semua orang yang belum divaksinasi - segera divaksinasi. Anda akan memiliki paspor hijau dan Anda juga yang akan mendapatkan keuntungan darinya,” kata Netanyahu saat sesi foto di sebuah pusat kebugaran kota Tel Aviv.

Israel juga telah menghadapi kritik internasional karena mengecualikan warga Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza yang mereka duduki dari kampanye vaksinasi.

Namun Netanyahu dilaporkan menunjukkan sedikit keraguan saat membeli vaksin Sputnik V buatan Rusia sekitar 1,2 juta dollar AS demi bertukar tahanan dengan musuh bebuyutan Suriah pada kesepakatan minggu lalu untuk membebaskan seorang wanita Israel yang ditahan di Damaskus.

PM Israel itu kemudian membual bahwa hubungan hangatnya dengan Putinlah yang membantu mencapai kesepakatan tersebut.

Baca juga: Vaksin Covid-19 Pertama Gaza Akhirnya Sampai Setelah Sempat Diblokir Israel

Ditanya tentang kesepakatan yang dilaporkan itu, Netanyahu mengelak. Dia mengatakan "tidak ada satu pun vaksin Israel" yang dikirim ke Suriah, negara yang menampung pasukan Iran yang juga musuh bebuyutan Israel.

Tetapi dia tidak mengatakan apakah Israel telah membayar Rusia untuk vaksin tersebut.

"Adalah sah bagi pemerintah Israel untuk memutuskan untuk menyimpang dari norma-norma masa lalu dan membayar dengan bentuk 'mata uang lain'," tulis Yoav Limor, seorang koresponden urusan militer Israel, di Israel Hayom.

Limor menjelaskan bahwa jelas seseorang akan merasa tidak nyaman apabila kedoknya terungkap.

Namun Netanyahu tampaknya tidak tergoyahkan. Seorang pejabat Israel yang bicara dengan syarat anonim mengatakan pada Minggu bahwa Israel sedang mempertimbangkan untuk berbagi kelebihan vaksin dengan negara-negara sahabat.

Baca juga: PM Israel Netanyahu Akui Perbedaan dengan Joe Biden Soal Iran dan Palestina

Perbedaan keberhasilan kampanye Israel dalam memvaksin warganya sendiri dan mengecualikan Palestina juga menuai kritik dari pejabat PBB dan kelompok hak asasi.

PBB menyoroti ketidaksetaraan antara negara kaya dan miskin yang mendapatkan akses ke vaksin.

Kelompok-kelompok HAM berpendapat bahwa Israel bertanggung jawab untuk memvaksinasi orang-orang Palestina, sementara Israel berpendapat bahwa di bawah perjanjian perdamaian sementara, Israel tidak bertanggung jawab untuk memvaksinasi mereka.

Ahmad Tibi, seorang anggota parlemen Arab terkemuka di parlemen Israel, menulis di Twitter "Haruskah kita menunggu orang Yahudi menyeberangi perbatasan dengan Gaza agar mereka berhak mendapatkan vaksin?"

Baca juga: Program Vaksinasi Covid-19 Israel Tunjukkan Pfizer 94 Persen Efektif Cegah Infeksi

Presiden Palestina Mahmoud Abbas telah berjuang untuk mendapatkan vaksin bagi rakyatnya. Sejauh ini, dia telah menerima 2.000 dosis dari Israel untuk merawat pekerja medis di Tepi Barat, dan 10.000 dosis dari Rusia.

Salah satu saingan utama Abbas, Mohammed Dahlan pada Minggu mengatur pengiriman 20.000 dosis vaksin Sputnik V Rusia dari Uni Emirat Arab.

Langkah Dahlan, mantan ajudan Abbas yang dipaksa mengasingkan diri setelah berselisih dengan pemimpin Palestina itu, tampaknya bertujuan untuk membuat Abbas tampak lemah menjelang pemilihan parlemen yang dijadwalkan pada Mei.

Dahlan dengan kata lain "meningkatkan posisi dan kehadiran politiknya" dengan cara itu, menurut Mustafa Ibrahim, seorang penulis yang berbasis di Gaza.

Baca juga: Program Vaksinasi Covid-19 Israel Tunjukkan Pfizer 94 Persen Efektif Cegah Infeksi