Pemerintah Perancis Dituding "Islamofobia" karena Berniat Selidiki Kasus Ini

PARIS, KOMPAS.com - Kelompok HAM mengatakan pemerintahan Perancis berusaha melakukan langkah "Islamofobia", yang berencana menindak keras terhadap sertifikat alergi yang digunakan para siswa untuk menghindari pelajaran berenang.

Kementerian Dalam Negeri dan Pendidikan Perancis pada Kamis (12/2/2021) mengumumkan bahwa mereka akan melakukan penyelidikan terhadap sertifikat "alergi klorin", untuk mengumpulkan informasi tentang praktik tersebut.

Upaya penyelidikan itu dilakukan setelah para pejabat menduga dokumen itu palsu dan digunakan oleh orang tua "religius" untuk menghentikan putri mereka dari aktivitas berenang.

Baca juga: Macron Puji Piagam Muslim Perancis untuk Lawan Ekstremisme

Rencana penyelidikan disampaikan pemerintah tidak secara eksplisit, merujuk pada Muslim" atau "Islam", seperti yang dilansir dari Al Jazeera pada Jumat (12/2/2021). 

Para kritikus mengatakan bahwa tindakan tersebut ditujukan langsung pada 5,7 juta komunitas Muslim di Perancis.

Dalam pengumuman penyelidikan itu, Kemterian Dalam Negeri mengatakan pada Kamis (11/2/2021) bahwa pihaknya "bertekad" memperkuat "nilai-nilai Republik", khususnya RUU yang menentang apa yang oleh Presiden Perancis Emmanuel Macron disebut sebagai "separatisme Islamis" diperdebatkan.

"Sekolah seharusnya tidak menjadi tempat berkembang biak untuk 'separatisme agama', ketika tindakan atau demonstrasi mengakibatkan penolakan kegiatan, tuntutan tertentu, tantangan untuk mengajar atas nama keyakinan agama," kata pernyataan itu.

Baca juga: Ledakan Bom Bunuh 2 Tentara Wanita Perancis di Mali

Dalam beberapa tahun terakhir, ia mengatakan telah terjadi peningkatan dalam penerbitan sertifikat oleh para profesional kesehatan yang meresepkan kontraindikasi pelajaran renang untuk anak perempuan.

Sertifikat "alergi klorin" itu, dikatakannya, "tidak dapat ditoleransi di sekolah-sekolah di Republik ini selama tidak didasarkan pada alasan medis."

Marlene Schiappa, menteri kewarganegaraan, dan Jean-Michel Blanquer, menteri pendidikan, memimpin penyelidikan, yang hasilnya akan dipublikasikan.

Schiappa mengunggah tweet pada Kamis (11/2/2021), “(Sekolah) harus melawan ideologi separatis yang terutama menargetkan gadis kecil.”

Baca juga: Presiden Macron Galang Dukungan Kabinet untuk RUU Anti-Separatime Perancis

Pada saat penerbitan, Kementerian Dalam Negeri belum menanggapi permintaan komentar Al Jazeera atas kasus itu.

"Perancis memiliki 99 masalah," tweet Rim-Sarah Alouane, seorang peneliti kebebasan beragama, kebebasan sipil, dan hak asasi manusia Prancis.

“Tapi, prioritas pemerintah Perancis adalah mengejar siswa perempuan Muslim yang diduga mencoba membolos kelas renang,” lanjutnya.

Sefen Guez Guez, seorang pengacara untuk kelompok hak sipil Collective Against Islamophobia in France (CCIF), mengatakan kepada Al Jazeer, “Kami tidak naif; itu jelas menargetkan Muslim."

Baca juga: Pria Bermasalah Tembak Mati 3 Polisi di Perancis Lalu Tewas Diduga Bunuh Diri

“Itu adalah sebuah agenda. Mereka mencoba untuk memutuskan bagaimana Muslim harus menjalankan agama mereka. Ini tidak menghormati laicite (bentuk sekularisme Perancis)," ujarnya.

“Saya pikir ini luar biasa,” katanya.

“Bagaimana ini (sertifakat) menjadi prioritas? Dan apakah mereka akan mulai mengawasi sertifikat alergi?" ungkapnya.

“Itu bagian dari upaya yang lebih luas untuk menstigmatisasi Muslim. Ini bukan masalah serius. Tapi, pemerintah ingin mengisi berita dan media dengan masalah baru setiap pekan,” terangnya.

Baca juga: Ledakan Bom Bunuh 2 Tentara Wanita Perancis di Mali