Tak Terima Dikritik, China Desak Menlu AS Berhenti Sebar Kebohongan Tentang Beijing

BEIJING, KOMPAS.com - China mendesak Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo untuk menghormati dan berhenti memalsukan segala macam kebohongan tentang Negeri "Panda".

Hal itu diungkapkan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian pada Kamis (15/10/2020).

"Jika tidak, dia hanya akan merusak kredibilitasnya sendiri, dan merusak citra dan kepentingan nasional AS," kata Zhao.

Baca juga: Arab Saudi Gagal Jadi Anggota Dewan HAM PBB

Zhao mengatakan hal tersebut ketika dimintai komentar mengenai pernyataan Pompeo yang menuduh China melangar hak asasi manusia (HAM) rakyatnya.

Dia berdalih Pemerintah China sangat mementingkan perlindungan dan pemajuan HAM, mengejar konsep HAM yang berpusat pada rakyat, dan melindungi hak dan kebebasan yang dinikmati oleh warga negara China sesuai dengan hukum.

Zhao mengklaim banyak negara di dunia yang mengakui pencapaian China dalam bidang HAM sebagaimana dilansir dari People.cn.

Baca juga: China dan Rusia Jadi Anggota Dewan HAM PBB, meski Miliki Catatan Buruk

"Selama putaran ketiga Peninjauan Berkala Universal HAM di Dewan Hak Asasi Manusia PBB, lebih dari 120 negara sepenuhnya mengakui pencapaian luar biasa China dalam mempromosikan dan melindungi HAM dan memuji kontribusi China dalam perjuangan HAM global," kata Zhao.

"Hak apa yang dimiliki AS untuk membuat tuduhan ceroboh terhadap negara lain?" tanya Zhao.

Sebelumnya, Pompeo memimpin kritik terhadap PBB setelah negara-negara dengan catatan HAM yang buruk terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB.

Baca juga: AS Beri Sanksi Baru Iran untuk Pelanggaran HAM

"Majelis Umum PBB sekali lagi memilih negara-negara dengan catatan HAM yang menjijikkan, termasuk China, Rusia, dan Kuba," kata Pompeo dalam pernyataannya pada Selasa (13/10/2020).

Dia menambahakan pemilihan tersebut semakin memvalidasi keputusan AS yang menyatakan menarik diri dari Dewan HAM PBB.

AS mundur dari Dewan HAM PBB pada Juni 2018, sebelum masa jabatannya berakhir pada 2019 sebagaimana dilansir dari The Epoch Times.

Baca juga: Upaya China Pulihkan Nama atas Dugaan Pelanggaran HAM Uighur di Xinjiang