Pria Ini Mendirikan Kekaisaran Atlantium di Australia

SYDNEY, KOMPAS.com - Tak hanya di Indonesia, di Australia pun ada sejumlah warga yang membuat kerajaan, lengkap dengan hukum dan mata uang sendiri. Salah satunya adalah "Empire of Altantium".

Australia adalah salah satu negara dengan "micronation" atau negara mikro terbanyak di dunia. Ahli hukum konstitusi mengatakan hal ini disebabkan banyaknya motivasi perorangan di negara tersebut.

George II, yang bernama asli George Cruickshank, memiliki kualitas seseorang yang berpotensi di bidang politik sesuai harapan orangtuanya, yaitu cerdas dan pandai berbicara, bahkan sejak usia belia.

Baca juga: Sebelum Presiden Brasil, Para Anggota Kerajaan Dunia Ini Juga Tertular Covid-19

"Tapi yang terjadi malah saya memutuskan untuk membuat negara sendiri di halaman belakang rumah, menaikkan bendera Atlantium, dan diakui sebagai, sejauh ini, satu-satunya kepala negara dari negara ini," kata dia.

George mengatakan, saat anak-anak semuanya berpikir untuk mendirikan kerajaan sendiri. Tapi dia mengklaim mempertahankan keadaan itu sampai dewasa.

Berdiri pada 1981, ketika George masih remaja, "Empire of Atlantium" atau Kekaisaran Atlantium, adalah negara berdaulat yang ada di New South Wales, dengan konstitusi, sistem peradilan, bendera, dan mata uang sendiri.

Jauh dari kota kelahiran George di daerah pinggiran kota Sydney, "ibu kota global" negara tersebut, Concordia, berlokasi di 'Lachlan Valley', di mana terdapat susunan pemerintah, monumen peringatan, kantor pos, dan lain-lain.

Beranggotakan 3.000 warga negara global, seandainya benar berdaulat, Atlantium akan terdengar sangat mengesankan.

Namun, negara ini tidak terdaftar secara hukum.

Baca juga: Diyakini dari Kerajaan Siluman, Kepala Buaya Raksasa Dipotong

"Keberadaannya di luar hukum"

Lahir dari keinginan untuk menghindari belenggu demokrasi konstitusional, Australia merupakan rumah dari banyak negara mikro.

Negara tersebut juga merupakan salah satu negara dengan negara mikro terbanyak, yang beberapa contohnya adalah "Sovereign State of Aeterna Lucina" dan "Province of Bumbunga".

Mulai dari maksud baik hingga konyol, negara ini tidak secara legal diakui oleh pemerintah pusat dan jarang diingat keberadaannya, di luar pemberitaan yang sesekali terjadi.

Walau banyak yang tidak tahu keberadaannya sehingga tidak khawatir akan kekuatannya, banyak yang lebih akrab dengan jangkauan hukum mereka.

Setelah kebuntuan selama 50 tahun, Pimpinan dari Hutt River, negara mikro tertua di Australia, mengumumkan bahwa rakyatnya akan kembali menjadi anggota dari Persemakmuran Australia.

Baca juga: Melihat Kegemaran Minum Alkohol Para Perempuan Kerajaan Inggris

Negara "Hutt River", yang berdiri dengan klaim negara berdaulat (walaupun pemerintah Australia tidak pernah mengakui keberadaannya secara hukum), telah lama "dikejar" oleh Direktorat Pajak Australia (ATO).

Profesor "Scientia" dan ahli hukum konstitusi George Williams menerangkan, semua orang bisa menjadi raja atau ratu di wilayahnya.

"Mereka bisa mendeklarasikan bangsanya sendiri. Namun semua ini berada di luar ketentuan hukum," kata Profesor Williams.

"Tidak ada yang dapat meninggalkan Australia secara unilateral dan berhenti membayar pajak, lalu mengharapkan hukum Australia akan mengakui hal tersebut."

Mengenai hal ini, George Cruickshank sependapat.

Menurutnya, pengakuan sebagai negara berdaulat tidak menjamin hak apapun (paling tidak dalam konteks hukum), dan bila ada yang berencana untuk "menghindari kewajiban membayar pajak", bersiaplah untuk berurusan dengan ATO.

Baca juga: Meghan Markle Merasa Tak Dilindungi Kerajaan Inggris

Lalu, mengapa tetap mendirikan negara?

Menurut George, tujuannya sangat sederhana, yaitu mempersatukan orang dari seluruh dunia untuk mengadvokasikan kebebasan bertindak internasional yang tidak dibatasi.

Dengan warga negara dari Tanzania sampai Amerika Serikat, Atlantium bukanlah partai politik, melainkan "sejenis proyek pertunjukan seni jangka panjang".

"Pesan kami cukup serius. Namun, menurut kami lebih mudah ketika dikomunikasikan ke orang lain dengan 'tongue-in-cheek' [sarkastik] dan senyuman di wajah," kata dia.

"[Tindakan yang tidak dibatasi] menurut kami adalah cara paling praktis mengatasi jenjang antara mereka yang kaya dan berhak istimewa dengan yang miskin, dan siapapun yang beruntung untuk bisa lahir di negara seperti Australia," kata dia lagi.

"Ada kesalahpahaman tentang Atlantium, dan berdasarkan dari apa yang kebanyakan negara mikro lakukan, yaitu menghindari kewajiban membayar pajak."

Baca juga: Pangeran Harry Diam-diam Merasa Tersiksa Tinggalkan Kerajaan Inggris

Facebook/Empire of Atlantium via ABC Inilah lambang dari Kekaisaran Atlantium, kerajaan yang didirikan di Australia.

"Wujud jiwa anak muda pemberontak"

Walaupun seringkali merupakan wujud pernyataan sarkastik, negara mikro yang semu ini seringkali didirikan di atas ruang hampa.

Lorraine Finlay, ahli konstitusi dan hukum internasional di Murdoch University, percaya bahwa internet telah "membuka kemungkinan munculnya negara-negara mikro di seluruh dunia", seperti Kekaisaran Atlantium, untuk menyatakan keberadaan mereka secara terang-terangan ketika memungkinkan.

"Mereka sudah beralih dari keinginan untuk mengklaim wilayah, ke arah teknologi, di mana mereka ingin agar lebih banyak orang bisa lebih bergabung," kata dia.

Baca juga: Hari Ini dalam Sejarah: Lahirnya Pangeran William, Penerus Takhta Kerajaan Inggris

Australia menjadi "rumah dari negara mikro", tambah George, sebagai konsekuensi dari "banyaknya motivasi perorangan" di negara tersebut.

"Menurut saya di Australia, negara mikro ini merupakan wujud 'jiwa anak muda pemberontak' [dan] keinginan untuk tidak menghormati pihak berwajib," kata dia.

"Apalagi cara yang bisa dilakukan untuk mewujudkan keinginan ini selain dari membuat negara sendiri sehingga bertentangan dengan kenyataan bahwa hidup mereka dikontrol oleh Australia?"

Contoh lain negara mikro di Australia adalah "Gay and Lesbian Kingdom of the Coral Sea Islands" yang didirikan sebagai simbol penentangan politik karena kurangnya perhatian terhadap pernikahan sesama jenis.

"Saya benci ketidakadilan"

Saat sebuah gambar mungkin cukup untuk menjelaskan ribuan kata, dalam kasus Paul Delprat, pesannya jauh lebih ringkas: raja.

Terbungkus jubah kebesaran dengan mahkota, Pangeran Kerajaan Wy yang diangkat oleh dirinya sendiri pasti tahu bagaimana cara berbicara dan berjalan layaknya raja.

Frustrasi oleh perselisihan dewan yang telah berlangsung lama mengenai pembangunan jalan masuk, Delprat memisahkan diri pada tahun 2004 - bukan dari Persemakmuran, tapi dari pinggiran kota tepi pelabuhan yang makmur di Mosman, di Sydney.

Baca juga: Ini Aturan Mandi Ratu Inggris yang Harus Dipatuhi Staf Kerajaan

"Saya merasa, penting bagi orang-orang untuk merasa bahwa mereka dapat memiliki tingkat kemandirian tertentu, meskipun itu hanya khayalan," kata Delprat sambil tertawa.

"Seperti Ned Kelly, saya benci ketidakadilan dan ketidakadilan ... ada banyak cara untuk melawannya, dan salah satunya adalah dengan menertawakannya."

Ramah dan cerdik, Delprat menyamakan kondisi semu yang dijalaninya dengan panggung teater ("Bahkan Hamlet adalah seorang pangeran," renungnya).

"Kerajaan" -nya, yang dilengkapi dengan perangkat kerajaan, lebih merupakan instalasi seni daripada negara mikro - bentuk protes eksentrik atas pertengkaran dewan yang tampaknya tidak berbahaya.

Dewan Mosman, sebagai bentuk apresiasi, kemudian bertemu dengan Delprat - dalam "upacara formal" di ruang dewan, dan mereka "dengan ramah menerima" pemisahan Principality of Wy (rumah Delprat).

Dan sementara dia belum mencapai resolusi terkait perselisihan jalan masuk dan terus membayar tarif dewan (atau "upeti", sebagaimana dia menyebutnya), dia yakin micronations di Australia memiliki peran tersendiri.

"Menurut saya inti dari demokrasi adalah pluralitas, banyak sudut pandang, orang-orang berdebat, berselisih, saling bernalar," katanya.

"Ketika semua orang berpikiran sama, dan mengikuti aturan yang sama, itu membuat masyarakat menjadi sangat membosankan.

"Betapa indahnya masyarakat yang kita tinggali yang tahan menghadapi orang-orang seperti saya."

Baca juga: Perjanjian Giyanti, Memecah Kerajaan Mataram Menjadi Dua

Principality of Wy via ABC Paul Delprat, mengklaim dirinya sebagai Pangeran Wy, merupakan pemimpin dari salah satu kerajaan di Australia.

"Masyarakat adat memiliki klaim atas kedaulatan"

Meskipun mudah untuk memindahkan micronations ke ranah satir, di dalamnya tertanam sejarah yang kuat tentang identitas masyarakat adat.

Republik Murrawarri, sebuah micronation Aborigin, mendeklarasikan kemerdekaan pada 2013, dan pendirinya menuntut perjanjian antara bangsa Murrawarri dan Kerajaan Inggris Raya.

Demikian pula, Bangsa Suku Yidindji di Far North Queensland, yang melepaskan ikatan hukumnya pada 2014, berharap untuk menandatangani nota kesepahaman dengan Australia (Murrumu Walubara Yidindji, pendirinya, telah melepaskan paspor, rekening bank, dan kewarganegaraan Australia).

Baca juga: Pacaran dengan Pria Kulit Hitam, Pandangan Putri Kerajaan Norwegia soal Rasisme Berubah

Tetapi meskipun mereka mungkin mengikuti formula yang mirip dengan micronations lain di seluruh negeri, Williams memperingatkan agar tidak menyimpulkan terlalu banyak persamaan di antaranya.

"Jadi kelompok-kelompok itu kemudian memutuskan, 'Kami akan terus menuntut hak-hak kami'. Dan dalam kasus mereka, tuntutan mereka dibawa ke pengadilan [dan] mereka memiliki argumen hukum yang dapat mereka ajukan.

"Dan meskipun mereka ditolak oleh negara, mereka berada dalam kategori yang berbeda dengan orang-orang yang, pada dasarnya melakukannya untuk hobi dan tanpa dasar apa pun, yang berusaha untuk menyatakan diri mereka sebagai penguasa atas tanah mereka sendiri."

"Yang lalu biarlah berlalu"

Entah Anda membenci atau mencintai mereka, satu hal yang dapat disetujui oleh ikatan persaudaraan legal dan raja yang mengangkat dirinya sendiri adalah kehadiran micronations di Australia menggarisbawahi komitmen negara terhadap kebebasan demokratis.

Di Australia, ada perasaan "biarlah berlalu", kata Williams, dan asalkan mereka yang berusaha mendeklarasikan kedaulatan terus "memenuhi tanggung jawab normal mereka", pihak berwenang lebih cenderung melihat fenomena itu sebagai "hobi eksentrik".

"Kami benar-benar hidup di negara yang damai, demokratis, dan toleran," tambah Finlay.

"Ada banyak tempat di dunia di mana jika Anda mencoba menyatakan diri sebagai bangsa yang terpisah, pemerintah tidak akan membiarkannya dan Anda akan menemukan diri Anda dalam banyak masalah."

Ini adalah sentimen yang digaungkan oleh Cruickshank, yang percaya ada pelajaran yang bisa dipetik dari keruntuhan "Hutt River".

"Jika Anda berpikir untuk memulai negara mikro dalam menanggapi masalah hukum atau perselisihan dengan pemerintah kota atau Kantor Perpajakan Australia, tanggapan semacam itu pasti akan gagal," katanya.

"Apa yang akan mereka lakukan hanyalah menunda yang tak terhindarkan, dan itulah pelajaran yang bisa kita ambil dari 'Hutt River'."

Baca juga: Kerajaan Ternate dan Tidore, Pusat Penghasil Rempah-Rempah