RUU Keamanan Nasional Hong Kong Tuai Kontroversi, Apa Sebabnya?

China memiliki opsi untuk memaksanya dalam Lampiran III Hukum Dasar, mencakup hukum nasional yang harus dipatuhi Hong Kong.

Baca juga: Pantai Hong Kong Ramai Saat Wabah Corona, Warga: Kami Bosan, Butuh Senang-senang

Apa yang mungkin ada dalam UU baru?

Juru bicara Kongres hanya akan membeberkan rincian lebih lanjut pada Jumat (22/5/2020).

Sumber-sumber mengatakan, UU baru akan melarang pemisahan diri, campur tangan asing, terorisme, dan semua kegiatan hasutan yang bertujuan menggulingkan pemerintah pusat dan segala gangguan eksternal di wilayah bekas jajahan Inggris ini.

Aktivis pro-demokrasi khawatir itu akan digunakan untuk memberangus protes, bertentangan dengan kebebasan yang tertuang dalam UUD.

UU serupa di China digunakan untuk membungkam oposisi Partai Komunis.

Baca juga: Di Tengah Lockdown Virus Corona, 2 Panda di Hong Kong Ini Kawin

Bagaimana reaksi awalnya dan apakah ada protes?

Sudah ada panggilan untuk melakukan demonstrasi di Hongkong.

Anggota parlemen Demokrat Dennis Kwok mengatakan kepada Reuters, "Jika ini terjadi, 'satu negara dua sistem' dihapus, ini adalah akhir dari Hong Kong."

Pendapatnya diamini oleh legislator Partai Sipil Tanya Chan yang berkata, "Satu negara satu sistem benar-benar masuk ke Hong Kong," seraya menyebut ini adalah "hari paling menyedihkan dalam sejarah Hong Kong."

Mahasiswa aktivis dan politisi Joshua Wong menulis di Twitter, bahwa langkah itu adalah upaya Beijing untuk "membungkam suara kritis warga Hong Kong dengan paksa dan menakutkan."

Baca juga: Anjing yang Positif Virus Corona di Hong Kong Tak Tunjukkan Gejala Apa Pun

Bagaimana sistem hukum di Hong Kong?

Hong Kong diperintah oleh Inggris sebagai koloni selama lebih dari 150 tahun hingga 1997.

UUD yang berlaku hingga 2047, memberi Hong Kong "tingkat otonomi tertinggi, kecuali dalam urusan luar negeri dan pertahanan."

Akibatnya, sistem hukum, perbatasan, dan hak Hong Kong sendiri - termasuk kebebasan berkumpul dan berpendapat - dilindungi.

Sebagai contoh, Hong Kong adalah satu dari segelintir tempat di China di mana orang dapat mem[eringati penumpasan Tiananmen Square 1989.

Akan tetapi Beijing punya hak veto pada setiap perubahan sistem politik, dan misalnya, tidak mengakui pemilihan langsung kepala eksekutif.

Baca juga: Potret Berbeda Restoran di China, Hong Kong, dan Taiwan Setelah Kembali Buka