Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER TREN] Apakah Kepesertaan BPJS Kesehatan Dicabut apabila Menunggak Setahun Lebih? | Syarat dan Cara Buat NPWP Online

Kompas.com - 01/03/2022, 05:30 WIB
Sari Hardiyanto

Editor

KOMPAS.com - Sejumlah pemberitaan menghiasi laman Tren sepanjang Senin (28/2/2022).

Informasi seputar tunggakan kepesertaan BPJS Kesehatan mendominasi perhatian publik.

Diketahui, kepesertaan BPJS Kesehatan aktif akan menjadi syarat untuk mendapatkan layanan publik, mulai dari pembuatan paspor, pendaftaran haji, jual beli tanah, permohonoan SIM, STNK hingga Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Selain terkait kepesertaan BPJS Kesehatan, informasi seputar masa jabaran presiden, spesifikasi helikopter Super Puma, apa itu hak veto, hingga syarat dan cara membuat NPWP online juga menarik perhatian pembaca.

Berikut berita terpopuler di laman Tren sepanjang Senin (28/2/2022) hingga Selasa (1/3/2022):

1. Penjelasan soal status kepesertaan BPJS Kesehatan yang menunggak setahun lebih

Kepesertaan BPJS Kesehatan aktif kini menjadi syarat untuk mendapatkan sejumlah pelayanan, mulai dari pembuatan paspor, pendaftaran haji, hingga pembuatan SIM dan STNK.

Kepesertaan BPJS Kesehatan ini dapat terus aktif apabila peserta membayarkan iurannya setiap bulan sebelum batas tanggal yang telah ditentukan.

Lantas, bagaimana jika menunggak setahun lebih?

Penjelasan lebih lengkapnya terkait tunggakan iuran BPJS Kesehatan dan status kepesertaannya dapat disimak pada berita berikut:

Menunggak Setahun Lebih, Apakah Kepesertaan BPJS Kesehatan Dicabut?

2. Mengapa wacana perpanjangan masa jabatan presiden terus bergulir

Para pengurus komite referendum masa jabatan presiden, saat deklarasi di Kota Kupang, Senin (21/6/2021) soreKOMPAS.com/SIGIRANUS MARUTHO BERE Para pengurus komite referendum masa jabatan presiden, saat deklarasi di Kota Kupang, Senin (21/6/2021) sore

Wacana terkait perpanjangan masa jabatan presiden kembali menguat.

Hal ini bermula ketika Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar berharap adanya penundan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Alasannya agar tidak mengganggu stabilitas ekonomi yang disebut ajkan membaik pada tahun tersebut.

Menurut dia, Pemilu 2024 sebaiknya ditunda selama dua tahun.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya

Terkini Lainnya

Paus Fransiskus Umumkan 2025 sebagai Tahun Yubileum, Apa Itu?

Paus Fransiskus Umumkan 2025 sebagai Tahun Yubileum, Apa Itu?

Tren
Bisakah Cairkan JHT BPJS Ketenagakerjaan Tanpa Paklaring Usai Resign?

Bisakah Cairkan JHT BPJS Ketenagakerjaan Tanpa Paklaring Usai Resign?

Tren
Apa Itu Gerakan Blockout 2024 yang Muncul Selepas Met Gala dan Merugikan Taylor Swift juga Zendaya?

Apa Itu Gerakan Blockout 2024 yang Muncul Selepas Met Gala dan Merugikan Taylor Swift juga Zendaya?

Tren
Balon Udara Meledak di Ponorogo, Korban Luka Bakar 63 Persen, Polisi: Masuk Ranah Pidana

Balon Udara Meledak di Ponorogo, Korban Luka Bakar 63 Persen, Polisi: Masuk Ranah Pidana

Tren
Warga Korsel Dilaporkan Hilang di Thailand dan Ditemukan di Dalam Tong Sampah yang Dicor Semen

Warga Korsel Dilaporkan Hilang di Thailand dan Ditemukan di Dalam Tong Sampah yang Dicor Semen

Tren
Harta Prajogo Pangestu Tembus Rp 1.000 Triliun, Jadi Orang Terkaya Ke-25 di Dunia

Harta Prajogo Pangestu Tembus Rp 1.000 Triliun, Jadi Orang Terkaya Ke-25 di Dunia

Tren
Media Asing Soroti Banjir Bandang Sumbar, Jumlah Korban dan Pemicunya

Media Asing Soroti Banjir Bandang Sumbar, Jumlah Korban dan Pemicunya

Tren
Sejarah Lari Maraton, Jarak Awalnya Bukan 42 Kilometer

Sejarah Lari Maraton, Jarak Awalnya Bukan 42 Kilometer

Tren
Rekonfigurasi Hukum Kekayaan Intelektual terhadap Karya Kecerdasan Buatan

Rekonfigurasi Hukum Kekayaan Intelektual terhadap Karya Kecerdasan Buatan

Tren
Basuh Ketiak Tanpa Sabun Diklaim Efektif Cegah Bau Badan, Benarkah?

Basuh Ketiak Tanpa Sabun Diklaim Efektif Cegah Bau Badan, Benarkah?

Tren
BPJS Kesehatan Tegaskan Kelas Pelayanan Rawat Inap Tidak Dihapus

BPJS Kesehatan Tegaskan Kelas Pelayanan Rawat Inap Tidak Dihapus

Tren
Cara Memindahkan Foto dan Video dari iPhone ke MacBook atau Laptop Windows

Cara Memindahkan Foto dan Video dari iPhone ke MacBook atau Laptop Windows

Tren
Video Viral Pusaran Arus Laut di Perairan Alor NTT, Apakah Berbahaya?

Video Viral Pusaran Arus Laut di Perairan Alor NTT, Apakah Berbahaya?

Tren
Sosok Rahmady Effendi Hutahaean, Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta yang Dilaporkan ke KPK

Sosok Rahmady Effendi Hutahaean, Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta yang Dilaporkan ke KPK

Tren
Harta Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Disebut Janggal, Benarkah Hanya Rp 6,3 Miliar?

Harta Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Disebut Janggal, Benarkah Hanya Rp 6,3 Miliar?

Tren
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com