[POPULER TREN] Apakah Kepesertaan BPJS Kesehatan Dicabut apabila Menunggak Setahun Lebih? | Syarat dan Cara Buat NPWP Online

KOMPAS.com - Sejumlah pemberitaan menghiasi laman Tren sepanjang Senin (28/2/2022).

Informasi seputar tunggakan kepesertaan BPJS Kesehatan mendominasi perhatian publik.

Diketahui, kepesertaan BPJS Kesehatan aktif akan menjadi syarat untuk mendapatkan layanan publik, mulai dari pembuatan paspor, pendaftaran haji, jual beli tanah, permohonoan SIM, STNK hingga Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Selain terkait kepesertaan BPJS Kesehatan, informasi seputar masa jabaran presiden, spesifikasi helikopter Super Puma, apa itu hak veto, hingga syarat dan cara membuat NPWP online juga menarik perhatian pembaca.

Berikut berita terpopuler di laman Tren sepanjang Senin (28/2/2022) hingga Selasa (1/3/2022):

1. Penjelasan soal status kepesertaan BPJS Kesehatan yang menunggak setahun lebih

Kepesertaan BPJS Kesehatan aktif kini menjadi syarat untuk mendapatkan sejumlah pelayanan, mulai dari pembuatan paspor, pendaftaran haji, hingga pembuatan SIM dan STNK.

Kepesertaan BPJS Kesehatan ini dapat terus aktif apabila peserta membayarkan iurannya setiap bulan sebelum batas tanggal yang telah ditentukan.

Lantas, bagaimana jika menunggak setahun lebih?

Penjelasan lebih lengkapnya terkait tunggakan iuran BPJS Kesehatan dan status kepesertaannya dapat disimak pada berita berikut:

Menunggak Setahun Lebih, Apakah Kepesertaan BPJS Kesehatan Dicabut?

Wacana terkait perpanjangan masa jabatan presiden kembali menguat.

Hal ini bermula ketika Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar berharap adanya penundan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Alasannya agar tidak mengganggu stabilitas ekonomi yang disebut ajkan membaik pada tahun tersebut.

Menurut dia, Pemilu 2024 sebaiknya ditunda selama dua tahun.

Pernyataan itu kemudian diperkuat oleh dua ketum partai lain, yaitu Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Meski sudah berkali-kali ditolak Jokowi, mengapa wacana perpanjangan masa jabatan presiden terus bergulir?

Informasi lebih lengkapnya dapat disimak di sini:

Ditolak Jokowi, Mengapa Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Terus Bergulir?

PT Dirgantara Indonesia (PT DI) belum lama ini mengirimkan satu unit helikopter Super Puma NAS-332 C1+ pesanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan pengguna akhir TNI Angkatan Udara.

Direktur Niaga PT DI Ade Yuyu Wahyuna mengatakan, helikopter Super Puma NAS-332 C1+ akan dioperasikan Skuadron Udara 6 Lanud Atang Sendjaja, Bogor.

"Dengan dilakukannya ferry flight helikopter Super Puma NAS-332 C1+, harapan kami semoga akan semakin memperlancar dan memudahkan pelaksanaan dan penyelesaian tugas TNI AU menjaga kekuatan matra udara Republik Indonesia," ujar Ade, seperti dikutip Kompas.com, 29 Januari 2021.

Komandan Skuadron Udara 6 Lanud Atang Sendjaja Letkol Pnb Akhmad Mauludin Mulyono berharap, helikopter Super Puma dapat mendukung tugas negara dan bangsa Indonesia.

Informasi lebih lengkapnya terkait spesifikasi Helikopter Super Puma dapat disimak di berita berikut:

Spesifikasi Helikopter Super Puma Produk PT DI, Bisa Mendarat Darurat di Atas Air

Hak veto adalah hak istimewa yang dimiliki oleh anggota tetap Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Dewan Keamanan PBB atau United Nations Security Council merupakan salah satu badan utama PBB yang diberi mandat untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Dilansir dari laman resmi Dewan Keamanan PBB, Piagam PBB Tahun 1945 memberikan kursi keanggotaan tetap Dewan Keamanan PBB kepada lima negara, yakni China, Perancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat (AS).

Kelima negara tersebut jugalah yang memiliki hak veto dalam PBB.

Lantas, mengapa hak veto hanya dimiliki lima negara?

Informasi lebih lengkapnya dapat disimak di berita berikut:

Apa Itu Hak Veto dan Mengapa Hanya Dimiliki oleh 5 Negara?

Cara membuat NPWP online untuk orang pribadi saat ini bisa mudah dilakukan, bahkan dari rumah.

NPWP adalah singkatan dari nomor pokok wajib pajak.

NPWP berfungsi sebagai identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan di Indonesia.

Bagi Anda yang ingin memiliki NPWP tanpa harus datang ke kantor pajak, kini bisa dilakukan dari rumah. Anda tinggal menyiapkan beberapa persyaratan dan mengikuti petunjuk pembuatan NPWP.

Secara umum, cara buat NPW online pun cukup mudah dan bisa dari rumah.

Pendaftaraan (daftar NPWP online) dilakukan melalui laman resmi www.ereg.pajak.go.id.

Informasi selengkapnya soal syarat dan cara buat NPWP online dapat disimak di berita berikut:

Syarat dan Cara Buat NPWP Online, Mudah Bisa Dibikin dari Rumah