Birokratisasi Kampus: “Panopticon’’ di Era Industrialisasi Kampus

Oleh: Lukas R. Wibowo

BARANGKALI para dosen tidak pernah membayangkan sebelumnya bahwa tugas untuk menjalankan visi dan misi universitas dipaksa bergeser dari orientasi kegiatan akademik menjadi kegiatan administratif yang melelahkan, meguras energi dan tidak berujung.

Baca juga: Belajar dari Singapura, Dongkrak Kualitas Universitas Bukan Cuma Impor Rektor Asing

Tugas administratif itu selalu menumpuk di meja kerjanya atau pun barangkali di file-file komputernya.

Ruang kerja yang seharusnya dipenuhi buku bacaan terkini, bahan ajar atau pun jurnal-jurnal terbaru, kini bertumpuk dan berganti dengan tugas dan bukti-bukti administratif sebagai persyaratan dan penilaian ukuran kinerja bagi seorang dosen.

Mereka pun harus melacak kembali berbagai angka kredit dari berbagai tulisan, dan catatan bukti pertemuan ilmiah yang telah dihadiri untuk di upload dalam sistem online dengan batas waktu yang tidak rasional.

Barangkali pemegang kuasa penilaian dan pengawasan tidak pernah membayangkan kalau kebijakan ini akan menyasar para dosen yang telah "sepuh" seorang profesor yang semestinya lebih fokus pada tugas-tugas akademik dan riset besar, namun justru di paksa untuk beradaptasi dengan tugas administratif yang rumit dengan sistem online.

Kampus yang seharusnya sebagai "kawah candradimukanya" dialektika pengetahuan demokratis bagi anak bangsa yang menjunjung tinggi nilai kebebasan dan nilai moralitas etika dalam proses explorasi pengetahuan, pembelajaran dan penelitian, kini justru berpotensi sekedar menjadi sebuah bangunan megah pabrik produksi produk material dan sekalgus menjadi subordiasi kepentingan industri kapitalis.

Penggiringan kampus dan dosen sebagai sub-ordinasi industri kapitalis dimulai dengan birokratisasi benchmarking ukuran kinerja para dosen secara teknikal dan adminitratif.

Baca juga: Impor Rektor Asing, Jalan Pintas Salah Arah untuk Naikkan Mutu Universitas

Sehingga pertanyaannya apakah jargon "Kampus Merdeka" masih relevan untuk di dengung-dengungkan?

Tidakah beban tugas administratif tersebut telah menempatkandan memaksa para dosen bukan saja hanya sebagai petugas administratif berkarakter mekanikal, seperti layaknya pegawai pabrik, tetapi juga bagian obyek pengawasan kekuasaan negara yang eksesif.

Para dosen tidak lagi bebas berkreasi mengembangkan ilmu secara bebas, tetapi kini dipaksa harus berkutat dengan amasalah administratif, kalau tidak akan di sanksi administratif maupun pemotongan gaji mereka.

Meminjam konsep Jeremy Bentham tentang Panopticon (1793), gambaran pendisiplinn dan pengawasan ala penjara (Desiyana, 2017; Foucault, 1977), tampaknya mulai diterapkan di kampus, sebagai upaya kebutuhan menerapkan kedisiplinan dan hukuman melalui hirarki untuk mengobservasi dan mengontrol para dosen.

Mengimajinasikan kampus yang beragam di seluruh Indonesia, dengan berbagai ruang imajiner dari para dosennya memerlukan kepatuhan dan kontrol serta pengawasan ketat agar sesuai dengan kepentingan pusat kekuasaan. Intrumen administratif adalah cara paling efektif untuk mengendalikan aktvitas para dosen.

Instrumen administratif yang excessif ini lah yang dianggap pusat kekuasaan sebagai cara efektif untuk membelit subyek dosen secara physik, mental dan ide, dengan dali kinerja dan profesionalisme. Ide kritis, gagasan inovatif dan ruang dialektika kritis perlahan mulai pudar.

Relasi para dosen dan universitas dengan dunia industri akhirnya semakin menebal, para dosen dan universitas menjadi laksana tidak ubahnya kepanjangan tangan atau sub-ordinasi kepentingan material dunia industri.

Baca juga: Universitas China Pakai AI untuk Cek Kehadiran, Tak Bisa Titip Absen