Didukung Bank Dunia, AHY Ingin Program PPRA Pro-Lingkungan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ingin mengimplementasikan program pertanahan dan tata ruang pro-lingkungan dan responsif terhadap perubahan iklim bersama.

Ini merupakan program utama dari kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dan World Bank (Bank Dunia) dalam Program Percepatan Reforma Agraria (PPRA).

Pada dasarnya, kata Agus, PPRA ini bertujuan meningkatkan capaian pendaftaran tanah dan administrasi pertanahan untuk mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah.

“Kami ingin bagaimana implementasi pertanahan dan tata ruang dapat mendukung adanya pertumbuhan ekonomi. Tentu, kita ingin implementasi yang pro lingkungan dan responsif terhadap perubahan iklim,” jelas AHY dikutip dari laman Kementerian ATR/BPN, Selasa (26/3/2024).

Baca juga: AHY Minta Tambahan Anggaran Rp 675 Miliar, buat Apa?

Percepatan program tersebut diupayakan dengan berbagai cara. Program PPRA juga melibatkan masyarakat yang telah diberi pelatihan sebagai pengumpul data pertanahan (Puldatan).

Di samping itu, Kementerian ATR/BPN pun terus fokus menjalankan transformasi digital.

World Bank Country Director for Indonesia and Timor Leste Satu Kahkonen menyebutkan, kerja sama Bank Dunia dengan Pemerintah Indonesia bisa disebut amat sukses dengan capaian hasil yang begitu signifikan.

Pada kesempatan ini, dia mendukung inisiasi Kementerian ATR/BPN yang ingin menerapkan implementasi pertanahan dan tata ruang yang lebih pro lingkungan.

“Hal ini bisa dimulai dari bisnis prosesnya. Bisnis proses apa yang dapat dilakukan yang berhubungan dengan dukungan kepada penanganan perubahan iklim,” jelasnya.

Land Tenure Specialist dari World Bank Willem Egbert van der Muur pun mengapresiasi kinerja Kementerian ATR/BPN dalam PPRA.

Dia mengatakan, Bank Dunia tak hanya terus memperkuat kerja sama untuk capaian program saat ini, namun juga untuk program-program mendatang.

Seperti halnya jika bicara soal Online Single Submission (OSS), sistem perizinan berusaha, itu berhubungan dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di bawah kewenangan Kementerian ATR/BPN, RDTR ini erat kaitannya dalam hal investasi.

"Oleh karena itu, tak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, kita dapat menambahkan nilai tambah upaya dalam pertimbangan perubahan iklim,” pungkas Willem.